Bali Menuju Ending Aids 2030, Kepala Daerah Diminta Perkuat Pendanaan dan Pelayanan Kelompok Rentan

PEGIAT penanggulangan HIV Aids Bali dari Jaringan Positif Indonesia Eka Sampurna meminta kepada seluruh kepala daerah di Bali mulai Gubernur Bali Wayan Koster dan para bupati dan walikota di Bali agar terus memperkuat pendanaan dan pelayanan untuk menuju Bali Ending Aids tahun 2030. Eka mengaku jika dalam perayaan hari Aids sedunia dua hari lalu, pihaknya sudah menyerahkan semacam petisi kepada pemerintah di Bali. 

"Ada 11 tuntutan yang kami serahkan kepada para pemangku kepentingan di Bali mulai dari kepala daerah dan juga jajaran terkait lainnya. Kami serahkan dalam serangkaian kegiatan peringatan hari Aids sedunia. Semoga itu menjadi acuan bagi pemerintah untuk bekerja lebih giat menuju Bali Ending Aids tahun 2030 nanti. Kalau semua pihak komitmen dan serius, yakinlah semua bisa dicapai," ujarnya, Rabu (3/12). 

Menurut Eka, di Bali sendiri setiap tahun masih saja ada penemuan kasus baru. Namun penemuan kasus baru itu bukan merupakan hal yang ditakuti sebab itu merupakan langkah pendeteksi dini yang ampuh agar segera mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal. “Petisi ini kami sampaikan agar tujuan untuk Ending HIV 2030 benar-benar bisa terwujud,” kata Eka Sampurna. Tujuannya agar para kepala daerah dan jajarannya bisa ambil langkah cepat untuk menangani kasus HIV Aids di Bali dengan menjangkau semua kelompok rentan," Lanjut Eka.

Eka juga mengakui bahwa perjuangan menuju Ending AIDS 2030 bukan hanya tanggung jawab pemerintah. “Ini adalah gerakan kemanusiaan kita semua bahwa setiap jiwa berhak atas kehidupan yang sehat bermartabat dan bebas dari stigma,” tegasnya. 

Untuk itu, dalam petisi, mereka meminta Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, untuk meneguhkan komitmen dan perkuat dukungan pendanaan, sumber daya manusia, serta kebijakan program HIV. 

Kemudian Kepada Dinas Kesehatan Provinsi Bali diminta memastikan layanan HIV yang inklusif dan bebas stigma, ketersediaan obat ARV termasuk untuk anak-anak, serta alat kesehatan. “Alat pencegahan  penting seperti kondom, jarum suntik steril, dan reagen, agar berjalan secara komprehensif dan berkelanjutan,” tegasnya.

SEDIAKAN RUMAH SINGGAH
Kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak diminta menghadirkan Rumah Singgah bagi ODHIV, sebagai tempat perlindungan, pemulihan, dan penguatan semangat hidup. “Tegakkan pula perlindungan bagi anak-anak yang hidup dengan HIV. Mereka bukan beban, mereka adalah masa depan yang harus dijaga,” tegasnya.

Dinas Tenaga Kerja juga diminta melakukan pemantauan dan evaluasi nyata terhadap perusahaan, baik negeri maupun swasta agar tidak ada stigma dan PHK akibat terinfeksi HIV. Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga diminta melanjutkan dan kuatkan program edukasi tentang HIV di sekolah-sekolah. Bangun kesadaran sejak dini, karena pendidikan adalah benteng pertama pencegahan. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diminta menjadikan desa sebagai garda terdepan informasi dan penanggulangan HIV. Dari desa, untuk itu dukungan dana desa diperlukan. Kita bisa mulai perubahan.

Kemudian kepada seluruh komunitas, LSM, dan media pun diminta meningkatkan kolaborasi dan saling dukung agar informasi, layanan, dan semangat solidaritas menjangkau seluruh lapisan masyarakat. “Kepada komunitas ODHIV sendiri, kami mengajak untuk tetap berdaya, aktif, dan disiplin dalam perawatan, terutama dalam kepatuhan minum ARV. Kesehatan adalah bentuk perlawanan, dan kedisiplinan adalah kunci kehidupan,” sebutnya. Kemudian untuk mitra layanan agar memperkuat pendampingan, agar tidak ada lagi yang berjalan sendiri dalam menghadapi HIV. 

Sementara itu, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pun diminta mengalokasikan anggaran yang memadai untuk program HIV dan AIDS—karena Ending AIDS 2030 hanya akan terwujud jika kita semua bergerak bersama. "Kami juga meminta DPRD dan Pemerintah Provinsi Bali segera revisi Perda Nomor 3 Tahun 2006, agar kebijakan kita selaras dengan situasi dan tantangan HIV terkini di Bali,” sebut Eka. (E-2)