Inspektorat Kalsel Adopsi Sistem Manajemen Anti Suap Berstandar Internasional

DALAM upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan mampu bersaing secara global, Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan saat ini  tengah memfinalisasi implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berdasarkan standar internasional ISO 37001:2016.

Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan, Akhmad Fydayeen, Senin (1/12) menyampaikan bahwa langkah  strategis ini merupakan wujud nyata komitmen Pemprov Kalsel untuk meningkatkan mutu pelayanan publik dan memastikan lingkungan bisnis yang adil, bebas dari praktik penyuapan.

Baca juga : SKPD Diingatkan Jaga Kualitas Belanja Bukan Sekadar Serapan

"Penerapan SMAP ISO 37001 di lingkungan Inspektorat adalah langkah fundamental kami. Ini  bukan hanya sekadar sertifikasi, tetapi penanaman budaya tata kelola yang terstruktur dan terukur untuk meminimalkan risiko penyuapan. Kami harus menjadi contoh dan garda terdepan dalam menjaga integritas sistem pemerintahan," tegas Inspektur Akhmad Fydayeen.

Dirinya menekankan bahwa pembangunan dan integritas adalah dua sisi mata uang yang tak terpisahkan, terutama dalam mencapai Visi Pembangunan Daerah: "Kalimantan Selatan  Berkelanjutan, Berbudaya, Religi, dan Sejahtera Menuju Gerbang Logistik Kalimantan."

SMAP punya kaitan erat antara dengan Visi Kalsel tersebut sebagai Pilar Berkelanjutan dimana sistem manajemen anti-penyuapan menjamin proses penganggaran dan  pengadaan barang/jasa berjalan transparan, memastikan pembangunan infrastruktur dan  ekonomi daerah yang dibangun di atas fondasi yang kuat dan tidak rentan terhadap penyelewengan.

Baca juga : Terapkan SMAP, KAI Logistik Raih Sertifikasi SNI ISO 37001: 2016

Sebagai Pilar Gerbang Logistik, Kalsel membutuhkan kepercayaan tinggi dari investor, mitra bisnis, dan pemerintah pusat. Penerapan standar ISO 37001 secara internasional mengirimkan pesan kuat bahwa Kalsel adalah wilayah yang aman, stabil, dan  berintegritas untuk berinvestasi dan beroperasi.

"Kami sedang memetakan potensi risiko di setiap alur kerja dan  merancang pengendalian yang sistematis. Kami memastikan setiap pegawai memahami bahwa penyuapan adalah risiko serius yang akan ditindaklanjuti dengan prosedur yang ketat. Ini adalah upaya kami untuk mewujudkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Mudah & Cepat, salah satu misi utama visi Kalsel.

Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen penuh menyelesaikan proses  sertifikasi ini sebagai tonggak awal, dan selanjutnya akan mendorong adopsi standar yang sama ke seluruh SKPD untuk memperkuat daya saing dan kredibilitas Kalsel di mata nasional dan internasional. (E-2)