60 Persen Jalan di Kabupaten Purwakarta Rusak, Perbaikan Terkendala Hal Ini!

PEMERINTAH Kabupaten Purwakarta terus memaksimalkan percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di berbagai wilayah. Dari total 776,38 km jalan kabupaten, sekitar 60% mengalami kerusakan, dengan 19,36 persen di antaranya masuk kategori rusak berat.

Kepala Dinas PUTR Kabupaten Purwakarta, Didi Garnadi, menyampaikan bahwa hingga pekan ketiga November 2025, progres perbaikan jalan dan jembatan baru mencapai 42 km dari total ruas yang mengalami kerusakan. Secara rinci, tingkat kerusakan jalan di Kabupaten Purwakarta meliputi kerusakan ringan 37,23%, kerusakan sedang 3,86%, dan kerusakan berat 19,36% dari total 776,38 km jalan yang ada.

Baca juga : Warga Gandasoli 7 Tahun Menunggu Sertifikat Tanah yang tak Kunjung Selesai

“Saat ini total kegiatan penanganan di bidang peningkatan jalan dan pembangunan jalan-jembatan ada 23 paket, dengan total panjang 42 kilometer. Progres fisik sudah sekitar 80%, sementara sisa sekitar 11 kilometer masih dalam tahap pengerjaan,” ujar Didi Garnadi, Rabu (26/11).

Ia menjelaskan bahwa sisa pekerjaan tersebut berada pada tujuh ruas jalan yang ditargetkan rampung sesuai akhir masa kontrak pada Desember 2025. Tujuh ruas jalan itu mencakup Jalan Cibukamana, Kadu Bandeng, Cinangka, Situ Kamojing, Ranca Darah, Gurudug, dan Jalan Situ Pondok Bungur.

Usulan Proyek Baru: Jalan Lingkar Utara

Didi Garnadi juga mengungkapkan bahwa Pemkab Purwakarta mengusulkan pengembangan proyek jalan baru Lingkar Utara kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jalan baru ini nantinya akan terhubung dengan ruas lingkar tengah kota.

Baca juga : Perlindungan Pekerja Jadi Gaya Hidup Baru, Purwakarta Menuju UCJ 100 Persen

“Lingkar Utara sudah masuk daftar usulan proyek provinsi dan kini sedang disusun dalam dokumen MPS. Mudah-mudahan dapat direalisasikan tahun depan,” ujar Didi.

Kendala Material dalam Pengerjaan Proyek

Terkait keluhan para kontraktor mengenai keterlambatan proyek akibat kelangkaan material, Didi tidak menampik adanya kendala teknis dalam pelaksanaan pembangunan, khususnya terkait ketersediaan bahan konstruksi.

Menurutnya, surat edaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengenai pembatasan muatan angkutan tambang serta penertiban izin operasi tambang berdampak pada pasokan material di Purwakarta.

“Kita tentu menghormati aturan tersebut. Namun dampak sampingannya adalah kelangkaan material, terutama split, batu belah, dan pasir, karena beberapa tambang ditutup dan ada pembatasan muatan,” jelasnya.

Didi berharap pemerintah provinsi dapat memberikan kebijakan pendukung untuk menjaga kelancaran pembangunan kontraktual di daerah. (Z-10)