Teknologi WTE Tak Layak KLH Dorong Kalsel Tangani Sampah di Sumber

TEKNOLOGI Waste to Energy (WTE) untuk mengatasi persoalan sampah perkotaan dinilai belum layak diterapkan di Provinsi Kalimantan Selatan. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mendorong Pemda di Kalsel memperkuat strategi penanganan sampah di sumbernya seperti rumah tangga dan perkantoran, TPS3R hingga TPA sistem Sanitary Landfill.

Hal ini dikemukakan Plt Deputi Pengelolaan Sampah Limbah dan B3 KLH, Hanifah Dwi Nirwana dalam sosialisasi Perpres 109/2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Baru Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan kepada Biro Adpim dan Jurnalis Kalsel di kantor KLH di Jakarta, Senin (17/11).

Dikatakan Hanifah yang juga menjabat Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup Bidang Hubungan Antar lembaga Pusat dan Daerah, pihaknya telah melakukan verifikasi terkait rencana penerapan program WTE di berbagai daerah di Indonesia bersama Danantara sebagai tindak lanjut Perpres 109/2025. Hasilnya daerah-daerah di Kalsel terutama Kota Banjarmasin belum mencukupi syarat untuk pembangunan WTE.

Baca juga : Terima Dana REDD US$3,4 Juta Kalsel Rehabilitasi Hutan dan Tangani Karhutla

Diakui Hanifah sejauh ini penerapan teknologi WTE baru dalam tahap uji coba di beberapa kota besar seperti Surabaya dan Bali. Selain itu beberapa kota lainnya seperti Jogyakarta mengajukan program WTE. "Untuk Kalsel dinilai belum layak, karena volume sampah dihasilkan kurang dari 1.000 ton per hari sesuai syarat kelayakan WTE," tuturnya.

Selain itu masih banyak persyaratan untuk kelayakan penerapan teknologi WTE yang didukung Danantara tersebut. Menurut Hanifah WTE dapat diterapkan di Kalsel melalui skema gabungan seperti Banjarbakula lima kabupaten/kota dimana total sampahnya mencapai 1.231 ton per hari. "Namun skema ini akan memerlukan kesiapan pemda terutama kesinambungan pasokan sampah yang membutuhan anggaran besar dan armada angkut mencapai ratusan unit," ujarnya.

WTE disebut sebagai teknologi insinerasi modern dalam upaya mengatasi masalah sampah perkotaan skala besar dan menjadi pilihan utama dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa). Teknologi ini telah terbukti efektif di berbagai negara maju.

Baca juga : Jembatan Sei Ulin Kota Banjarbaru Kembali Dibuka

Teknologi ini juga mampu mengurangi volume sampah hingga 70–90% dan cukup aman bagi lingkungan dan memenuhi standar keberlanjutan energi hijau.

FOKUS PENANGANAN SAMPAH
Karena itu KLH mendorong agar Pemda di Kalsel lebih fokus memperkuat penanganan sampah mulai dari sumbernya yaitu pemilahan sampah dari rumah tangga dan perkantoran. Pengolahan sampah di TPS3R, hingga TPA dengan sistem sanitary landfill.

Lebih jauh Hanifah yang juga didampingi Melda Mardalina, Direktur Penanganan Sampah KLH menyebut progres penanganan sampah di Kalsel cukup baik paska sanksi terhadap sejumlah TPA di sejumlah daerah di Kalsel. Mayoritas TPA di Kalsel masih melakukan open dumping (penimbunan) sampah. 

Kepala Dinas LH Kalsel, Rahmat Prapto Udoyo mengakui  Kalimantan Selatan masih belum layak terkait program WTE karena volume sampah tidak terlalu besar dan masalah kemampuan keuangan daerah. Diketahui investasi WTE memerlukan anggaran hingga Rp3-Rp5 triliun. (E-2)