Menko PM Dorong Peran Pesantren dan Lembaga Ekonomi Desa untuk Hapus Kemiskinan di Jawa Timur

KEMENTERIAN Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) mengelar kegiatan Pilot Project Optimalisasi Peran Pondok Pesantren dan Lembaga Ekonomi Desa di Perdesaan Jawa Timur di Pondok Pesantren Matholi’ul Anwar, Karanggeneng, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Jumat (14/11). 

Program ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Penguatan Perlindungan Sosial yang Inklusif.

Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun ekosistem pemberdayaan masyarakat yang inklusif, kolaboratif, dan berkeadilan di seluruh Indonesia.

Baca juga : Kemenko Pemberdayaan Masyarakat Belanja Masalah Ekonomi Kreatif di Bandung

Acara ini dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Desa, Desa Tertinggal, dan Desa Tertentu Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Haris. 

Program ini fokus memperkuat kolaborasi antara pondok pesantren, koperasi desa, dan badan usaha milik desa (BUMDes) serta UMKM sebagai mitra strategis pemerintah di tingkat akar rumput. Haris mengingatkan pentingnya peran pesantren sebagai pusat pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat desa.

“Pesantren tidak hanya mencetak generasi berilmu, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi umat. Melalui kolaborasi dengan lembaga ekonomi desa, kita ingin memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi juga berarti peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penghapusan kemiskinan,” ujar Abdul Haris, saat di Lamongan. 

Baca juga : Peletakan Batu Pertama Hunian untuk 10 Ribu Pekerja Dilakukan

MEMAPARKAN PRAKTIK BAIK
Kegiatan ini juga diisi dengan workshop yang menghadirkan pihak lintas sektor. Antara lain, Pondok Pesantren Sunan Drajat Lamongan, Ponpes Sidogiri Pasuruan, Kementerian Agama, Kementerian Koperasi dan UKM. Selain itu BRIN, Rumah Zakat, BRI, serta Dinas PMD Lamongan, memaparkan praktik baik, inovasi, serta model kolaborasi pemberdayaan masyarakat melalui unit usaha pesantren dan koperasi desa.

Selain itu, kegiatan juga menampilkan sesi Sinergi dan Booth Pameran Program. Dalam kesempatan itu juga  mempertemukan sejumlah mitra strategis. Antara lain, Bank BRI, BNI, Mandiri, BTN, BSI, Rumah Zakat, BAZNAS, Kemenkop UKM, Kemenag, BRIN, serta pesantren mitra daerah. 

Hal ini dilaksanakan guna memperkuat kemitraan konkret dan konsultasi program pemberdayaan di tingkat lokal. Abdul Haris juga menjelaskan pilot project ini menjadi wujud nyata kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem di perdesaan.

“Kegiatan ini memperlihatkan bagaimana pesantren dan lembaga ekonomi desa bisa menjadi pusat sinergi ekonomi rakyat. Model seperti ini dapat mempertemukan potensi lokal, lembaga keuangan, dan inovasi teknologi agar menghasilkan dampak ekonomi yang berkelanjutan,” jelas Abdul Haris. 

“Kami berharap praktik baik yang muncul dari Lamongan ini dapat direplikasi di wilayah lain. Prinsipnya sederhana: pemberdayaan yang inklusif harus dimulai dari akar, dari masyarakat itu sendiri,” tambahnya.

Deputi menekankan, praktik baik dari pilot project ini akan menjadi dasar penguatan jejaring pemberdayaan masyarakat berbasis pesantren dan ekonomi desa di berbagai daerah.

“Dari Lamongan, kita ingin mengirim pesan bahwa kemandirian ekonomi masyarakat bisa tumbuh dari akar, dari desa, dari pesantren. Inilah makna sejati pemberdayaan,” pungkas Abdul Haris.(E-2)