Tarif Mahal dan Perencanaan Tak Realistis Bikin Banyak Jalan Tol Sepi

SEJUMLAH ruas tol di Indonesia kembali menjadi sorotan akibat rendahnya volume lalu lintas, meski telah beroperasi penuh. Tingginya tarif dan kurangnya konektivitas dengan jalur distribusi menjadi kendala utama rendahnya penggunaan tol.

Masalah ini mencuat setelah Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa terdapat 21 ruas jalan tol di Indonesia dengan tingkat trafik di bawah 50% dari asumsi yang tercantum dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT). Data tersebut merujuk
pada realisasi pada 2024.

Menurut Direktur Eksekutif Pusat Kajian Infrastruktur Strategis (PUKIS), M. M. Gibran Sesunan, persoalan utama justru terletak pada perencanaan pemerintah sendiri. Ia menilai studi kelayakan (feasibility study) yang menjadi dasar pembangunan tol selama ini terlalu optimistis dan tidak realistis terhadap kondisi ekonomi serta pola mobilitas masyarakat.

Baca juga : Mulai 15 Mei 2025, Tarif Tol Kunciran–Serpong Alami Kenaikan

“Optimisme yang berlebihan membuat proyeksi lalu lintas dalam studi kelayakan tidak sesuai dengan kenyataan. Akibatnya, banyak proyek yang akhirnya merugi dan sulit memenuhi standar pelayanan minimum,” ujar Gibran.

Ia juga menyoroti mahalnya tarif sebagai faktor penghambat utama. Sebagai contoh, tarif kendaraan golongan 1 di Jalan Tol Manado-Bitung mencapai Rp1.200 per kilometer untuk sekali melintas, angka yang dinilai memberatkan sektor logistik dan transportasi barang. Kondisi
serupa terjadi di Bengkulu–Taba Penanjung, Krian–Legundi–Bunder–Manyar, Kanci-Pejagan dan sejumlah tol lainnya yang juga dilaporkan sepi pengguna.

Beberapa contoh tol yang dibangun dengan orientasi logistik tersebut menunjukkan bahwa infrastruktur yang telah dihadirkan belum sepenuhnya memberikan nilai tambah untuk rantai pasok nasional. Padahal, peningkatan akses logistik memiliki peran besar sebagai tulang punggung konektivitas ekonomi dan dapat mendorong penguatan pertumbuhan ekonomi.

Baca juga : Usai Libur Lebaran, Dua Ruas Jalan Tol Trans Sumatra Segera Bertarif

Potensi ruas tol eksisting yang belum maksimal ini menunjukkan lemahnya koordinasi dan pengawasan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) di bawah Kementerian PU. Hingga kini, belum ada langkah konkret untuk menurunkan tarif atau meninjau ulang desain bisnis tol yang gagal
menarik pengguna. 

Padahal permasalahan rendahnya trafik pada hingga 21 ruas jalan tol ini berpotensi menjadi bom waktu seperti kegagalan pengembalian investasi yang dapat menghambat pengembangan dan pembangunan proyek jalan tol baru di masa depan, hingga terhambatnya pertumbuhan ekonomi.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa pihaknya tengah mendorong
integrasi infrastruktur melalui pendekatan koridor logistik nasional, langkah tersebut dinilai belum menyentuh akar masalah. Banyak tol baru dibangun tanpa koneksi memadai ke kawasan industri, pelabuhan, atau pusat ekonomi.

“Tanpa integrasi wilayah dan kebijakan pentarifan yang berpihak pada pengguna, pembangunan tol hanya menjadi monumen beton,” ujar Gibran.

Para pengamat menilai, pemerintah perlu segera mengaudit BPJT dan meninjau ulang asumsi bisnis dalam proyek tol agar investasi triliunan rupiah benar-benar memberikan manfaat ekonomi, bukan sekadar menambah daftar panjang jalan tol yang sepi pengguna. (E-2)