Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua DPR RI Saan Mustopa menyoroti beban anggaran yang ditanggung Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menopang operasional Bandara Kertajati. Dalam rapat bersama Pemprov Jabar, terungkap sekitar Rp50 miliar per tahun masih dialokasikan untuk mendukung keberlangsungan bandara.
Menurut Saan, angka tersebut sangat besar dan tidak boleh menjadi pengeluaran sia-sia. Ia menekankan perlunya langkah strategis agar setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kita ingin bandara (Kertajati) ini memberikan manfaat, bukan menjadi beban. Kalau setiap tahun pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan pengelola harus mengeluarkan dana besar tanpa dampak signifikan, tentu harus dicari jalan keluarnya,” ujar Saan melalui keterangannya, Sabtu (4/10).
Diskusi dengan Kementerian Perhubungan, Angkasa Pura, dan jajaran DPR juga membahas bagaimana strategi pembiayaan bandara dapat diarahkan pada peningkatan layanan, bukan sekadar operasional. Politisi Fraksi Partai NasDem ini menekankan bahwa pemanfaatan bandara harus dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi daerah dan kemudahan mobilitas masyarakat.
Saan mengatakan DPR RI berencana menggelar rapat lanjutan melibatkan kementerian terkait, pemerintah daerah, dan operator bandara. “Hasil kunjungan ini akan dijadikan dasar dalam mencari solusi komprehensif agar bandara di Jawa Barat tidak menjadi beban fiskal yang berlarut-larut,” pungkasnya.(Faj/I-1)
Banjir yang kerap melanda wilayah Karawang tidak lepas dari luapan Sungai Citarum dan Cibeet
PIP sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan sekolah anaknya, mulai dari tas, sepatu, seragam hingga buku pelajaran.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menegaskan DPR belum mengambil sikap terkait rencana pemisahan pemilu nasional dan lokal setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
KUHAP baru karena dinilai masih mempunyai berbagai pasal yang bermasalah, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan pembahasan UU tersebut telah melalui proses panjang.
Penanganan banjir Karangligar tidak bisa dilakukan secara sektoral. Karena itu, tiga lembaga negara terlibat langsung
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa meminta masyarakat menerima keputusan pemerintah memberikan gelar pahlawan nasional kepada 10 tokoh
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved