Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melakukan sidak ke Pasar Tradisional Larangan Kabupaten Sidoarjo, Senin (25/8). Dalam sidak tersebut Khofifah tidak menemukan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di pasaran.
Dalam sidak di Pasar Larangan ini Khofifah melakukan tanya jawab dengan sejumlah pedagang. Para pedagang menyampaikan keluhan menjual beras SPHP harus melalui aplikasi. Pedagang beras di Pasar Larangan mengeluhkan belum adanya realisasi dari pengisian aplikasi yang diwajibkan Bulog.
"Belum pernah dapat stok beras SPHP lewat aplikasi. Masyarakat memang banyak cari beras ini karena harganya lebih murah dan sesuai kebutuhan rumah tangga. Kalau dari aplikasi, kami ambil sendiri, tapi belum ada verifikasi resmi dari Bulog ke toko kecil seperti kami," kata Eko,35, salah satu pedagang beras.
Situasi ini menunjukkan adanya tantangan dalam pendistribusian beras SPHP meski pemerintah telah mengupayakan berbagai langkah agar kebutuhan pangan masyarakat, khususnya golongan menengah ke bawah, bisa terpenuhi.
Khofifah mengatakan, pengisian aplikasi dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan. Setelah mengisi aplikasi, Khofifah meminta koordinasi segera dilakukan agar pasokan beras medium, khususnya SPHP yang berada di kewenangan Bulog, bisa segera disalurkan.
"Rata-rata kebutuhan beras medium ini memang lebih tinggi yang dibutuhkan oleh masyarakat dibanding premium," kata Khofifah.
Lebih lanjut Khofifah menjelaskan bahwa pertemuan dengan Menteri Koordinator Perekonomian dan Bulog telah dilakukan untuk mengatasi persoalan ini.
"Ada regulasi dari Bapanas, dan kami sudah mengundang perwakilan institusi terkait. Harapan kami distribusi beras medium, terutama SPHP, bisa dimaksimalkan sesuai SOP dalam waktu dekat, paling lambat akhir Agustus," kata Khofifah.
Sementara itu Bupati Sidoarjo Subandi mengaku terus berkoordinasi dengan Bulog agar distributor segera menjalankan perintah terkait distribusi beras medium.
"Dengan sistem aplikasi yang mengharuskan pembayaran tunai, kami terus berkomunikasi dengan Bulog supaya distribusi bisa berjalan lancar. Kebutuhan beras medium sangat besar di Sidoarjo yang merupakan kota industri," kata Subandi.
Bupati mengaku akan mengundang perwakilan Bulog untuk mencari solusi terbaik. Setelah ini pihaknya juga akan sidak ke seluruh pasar agar stok beras medium bisa terpenuhi sesuai perintah gubernur. (HS/E-4)
Badan Pangan Nasional menyatakan masyarakat dapat membeli beras Bulog SPHP maksimal lima pak atau 25 kilogram per orang mulai Februari 2026.
KEPUTUSAN pemerintah memperpanjang waktu penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tahun 2025 hingga 31 Januari 2026 dinilai sebagai langkah strategis.
PEMERINTAH menargetkan kebijakan satu harga beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) secara nasional mulai 2026.
PEMERINTAH memperpanjang penyaluran program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras tahun 2025 hingga 31 Januari 2026.
Seorang penjual beras di Pasar Mambo, Kabupaten Indramayu, Jana, mengungkapkan saat ini harga beras naik tipis, yaitu Rp200 per kilogram.
DPD dorong Bulog terus meningkatkan penyerapan beras lokal dari petani Kalimantan Tengah, sehingga kemandirian pangan di daerah dapat terwujud.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved