Ringankan Beban Wali Murid, Disdik Batam Gulirkan Bantuan SPP

Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Pendidikan (Disdik) menggulirkan program bantuan subsidi iuran bulanan (SPP) bagi siswa dari keluarga kurang mampu yang menempuh pendidikan di sekolah swasta.

Kepala Disdik Batam, Tri Wahyu Rubianto, mengatakan program ini menjadi salah satu prioritas Pemkot Batam pada tahun ajaran 2025/2026. Pendataan calon penerima saat ini sedang dilakukan oleh masing-masing sekolah.

“Bantuan ini ditujukan untuk meringankan beban wali murid, khususnya yang berasal dari keluarga tidak mampu. Pengajuannya dilakukan langsung oleh sekolah melalui mekanisme yang sudah diatur,” ujarnya, Jumat (18/7).

Tri menjelaskan, siswa yang diusulkan harus memenuhi kriteria sesuai petunjuk teknis (juknis), dengan syarat utama terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Bukti pendukung seperti kartu PKH atau dokumen lain sebagai penerima bantuan pemerintah wajib dilampirkan.

Data yang terkumpul dari sekolah akan diverifikasi oleh Disdik Batam sebelum ditetapkan sebagai penerima bantuan resmi.

Pemerintah mengalokasikan bantuan sebesar Rp300 ribu per bulan untuk siswa SD dan Rp400 ribu untuk siswa SMP, yang akan diberikan selama enam bulan pertama tahun ajaran 2025/2026.

“Total anggaran yang kami siapkan sekitar Rp7 miliar untuk program bantuan SPP silang ini,” tambahnya.

Disdik berharap program ini dapat menjadi solusi nyata bagi siswa kurang mampu agar tetap bisa mengakses pendidikan yang layak di sekolah swasta.

Disisi lain, pengamat pendidikan di Batam, Yudhi Kurnain, menilai langkah Disdik Batam memberikan subsidi SPP bagi siswa kurang mampu di sekolah swasta merupakan kebijakan yang progresif dan relevan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat saat ini.

“Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada sekolah negeri, tetapi juga memperhatikan siswa dari keluarga prasejahtera yang bersekolah di swasta karena keterbatasan daya tampung sekolah negeri,” katanya, Sabtu (19/7).

Ia menambahkan, bantuan ini akan sangat membantu para wali murid yang selama ini terbebani biaya pendidikan, terutama di jenjang SMP yang umumnya memiliki beban iuran lebih tinggi.

Dia juga mengingatkan pentingnya transparansi dan akurasi dalam proses pendataan agar bantuan benar-benar tepat sasaran.

“Jangan sampai ada manipulasi data atau siswa yang tidak berhak justru menerima. Pengawasan dari pihak sekolah, Disdik, hingga masyarakat sangat penting,” ujarnya.

Menurutnya, keberlanjutan program juga perlu dipikirkan secara jangka panjang. Ia berharap subsidi ini bisa menjadi bagian dari skema pendidikan inklusif dan berkelanjutan di Batam. (H-1)