Pemkab Tuban Nyatakan 197 Desa Bebas Tengkes

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Tuban, Jawa Timur, menyatakan jumlah bebas stunting mengalami peningkatan dari sebelumnya 177 desa/kelurahan menjadi 197 desa (meningkat 60%). Jumlah itu dari total 328 desa/kelurahan di kabupaten setempat.

Pemkab Tuban berkomitmen kuat untuk menurunkan angka stunting secara signifikan. Sejumlah program percepatan diaplikasikan untuk menurunkan angka prevalensi tengkes. Hal itu disampaikan Wakil Bupati Tuban, Joko Sarwono, saat mengikuti Penilaian Kinerja Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Gedung KORPRI, Tuban, Rabu (11/6). 

Penilaian ini dihadiri sejumlah pimpinan OPD, camat, dan pihak terkait yang tergabung dalam Tim Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (TPPPS) Kabupaten Tuban.

Baca juga : Bidik Pangsa AS, SIG Rampungkan Fasilitas Produksi di Pabrik Tuban

Wakil Bupati Tuban, Joko Sarwono, menyampaikan komitmen kuat Pemkab Tuban dalam menurunkan angka stunting secara signifikan. Upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting merupakan program prioritas Pemkab Tuban yang harus ditangani secara holistik, integratif, dan berkelanjutan.

"Penurunan stunting perlu kolaborasi lintas sektor, mulai dari hulu hingga hilir. Pemkab Tuban terus mendorong intervensi spesifik dan sensitif secara terpadu," ungkapnya.

Joko menjelaskan jumlah desa bebas stunting mengalami peningkatan. Pada tahun 2024 desa bebas stunting sebanyak 177 desa/kelurahan menjadi 197 desa (60%) dari 328 desa/kelurahan pada Mei 2025. Selain itu, desa dengan prevalensi stunting di bawah 14% mencapai 258 desa (78,7%). Angka tersebut sejalan dengan jumlah kecamatan yang memiliki prevalensi dibawah 14% mencapai 17 kecamatan dari 20 kecamatan (85%).

"Kondisi tersebut akan terus didorong agar angka prevalensi stunting dapat ditekan seminimal mungkin," tuturnya.

Proses penilaian dilakukan secara daring oleh Pemprov Jatim, BKKBN, Perguruan Tinggi, dan perwakilan UNICEF. Penilaian kinerja PPPS ini bertujuan untuk mengevaluasi capaian dan efektivitas pelaksanaan program percepatan penurunan stunting di tingkat kabupaten/kota. Program ini juga sekaligus sebagai bentuk monitoring dan pembinaan oleh Pemprov Jawa Timur.(M-2)