Tolak Eksekusi Lahan di Makassar, Ribuan Massa Bentrok dengan Polisi

RATUSAN massa terlibat bentrok dengan pihak kepolisian saat proses eksekusi lahan seluas 2.000 meter persegi di Jalan AP Pettarani, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (13/2).

Awalnya massa memulai aksi sejak Pukul 06.30 Wita, bermaksud untuk menghalau eksekutor dari Pengadilan Negeri (PN) Makassar yang akan melakukan eksekusi.

Mereka kemudian memblokade separuh ruas jalan di AP Pettarani dengan membakar ban di tengah jalan. Akibatnya, arus lalulintas dialihkan, yang mengakibatkan kemacetan panjang. Kendati demikian, satu gedung milik Yayasan Hamrawati, tetap dibongkar dengan menggunakan alat berat.

Baca juga : Minta Kompensasi, Eksekusi Aset Lahan PT KAI di Stasiun Kota Sidoarjo Ricuh

Bentrok bermula, saat polisi yang tiba di lokasi langsung membubarkan aksi main tutup jalan dengan menyemprotkan air dari watercannon. Massa membalas dengan melemparkan batu ke arah petugas. "Ya wajar. Lempar-lemparan. Lempar batu sama petugas, bakar ban, kami sudah imbau, kami dorong, kami semprot dengan air, aman, sudah mundur, selesai," kata Kabaops Polrestabes Makassar, AKBP Darminto di lokasi, Kamis (13/2).

Darminto menyebutkan bahwa untuk eksekusi lahan tersebut 1.000 personel gabungan dari Polda Sulsel, Polrestabes Makassar dan Brimob Polda Sulsel dikerahkan.

Ia juga menyebut aparat kepolisian mengamankan dua pemilik ruko yang masih bertahan di lokasi tersebut. "Diamankan, karena dia menghalang-halangi jalannya eksekusi," sebut Darminto.

Baca juga : Anak Menteri Era Soeharto Meninggal Dunia saat Kericuhan Eksekusi Bangunan di Jaksel

Sementara itu, salah satu pemilik ruko, Rahman Busro mengaku memiliki sertifikat hak milik (SHM) atas bangunan ruko berlantai 3 yang dibeli oleh orang tuanya, H Muhammad Isra sejak 2007 lalu. "Bangunan ini kami beli, bukan warisan, tapi tiba-tiba ada gugatan dan kami tidak pernah dipanggil ke pengadilan yang kemudian terbit putusan eksekusi," kata Rahman.

Ia pun menegaskan akan melakukan langkah hukum atas kejadian yang merugikan dirinya, atas lima ruko miliknya, yang ikut dieksekusi. "Saya juga akan menghadap ke Dewan dan kepada Presiden Prabowo untuk membantu rakyatnya ini," tegasnya. (N-2)