Pemkot Bengkulu, Usulkan 15 Ton Bibit Padi untuk Petani Bengkulu

Pemkot Bengkulu, Provinsi Bengkulu, telah mengusulkan bantuan berupa bibit padi sebanyak 15 ton ke Kementerian Pertanian untuk para petani guna mendukung ketahanan pangan pada 2025.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu Adriansyah di Bengkulu, mengatakan, Pemkot telah mengusulkan bantuan bibit padi sebanyak 15 ton ke Kementerian Pertanian guna mendukung ketahanan pangan pada tahun ini.

"Usulan bantuan tersebut terdiri atas jenis bibit padi reguler varietas inpari 32 untuk luas lahan persawahan 591,4 hektare dengan asumsi kebutuhan 25 kilogram per hektare," katanya.

Baca juga : Temui Prabowo di Istana, JK Kasih Saran soal Ketahanan Pangan

Bantuan benih tersebut, lanjut dia, dilakukan dalam rangka menyukseskan program ketahanan pangan nasional sehingga petani dapat panen beberapa kali dalam satu tahun.

Dengan adanya usulan bantuan tersebut, dapat membantu meringankan para petani di Kota Bengkulu, dalam mendapatkan bibit padi.

Pemkot mengimbau seluruh petani di Kota Bengkulu, yang membutuhkan bantuan dapat melapor dan membuat permohonan ke dinas pangan dan pertanian  setempat.

Baca juga : TNI-Polri Berperan Bantu Program Pemerintah di Bidang Ketahanan Pangan

"Saat ini, Pemkot juga mencanangkan untuk melakukan perluasan areal persawahan pada 2025 hingga mencapai 1.165 hektare dari 591 hektare," imbuhnya 

Upaya perluasan areal, kata dia, dilakukan untuk mewujudkan swasembada pangan pada 2027 dengan menekankan solusi cepat yakni perluasan areal tanam (PAT) yang telah digagas oleh Kementerian Pertanian.

Upaya PAT ini dapat menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan pangan ke depannya agar semakin meningkat

Baca juga : Berdikari Dukung Ketahanan Pangan Nasional

Pemkot telah melakukan koordinasi bersama pihak terkait lainnya dalam hal perluasan sawah yang ada di Kota Bengkulu.

Untuk perluasan sawah akan dilakukan dalam dua periode bersamaan dengan tahap masa taman.

Selain itu,  juga sedang melakukan persiapan terkait teknis seperti titik lokasi perluasan lahan sawah yang nantinya akan ditetapkan oleh pemerintah pusat. (S-1)