Peneliti Pustral UGM Minta Pemerintah Awasi Harga Tiket di Masa Lebaran

LEBARAN menjadi salah satu momentum pergerakan jutaan manusia yang kerap kali berdampak pada melonjaknya harga tiket transportasi publik. Peneliti Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) Universitas Gadjah Mada (UGM) Dr. Dewanti mengungkap kerap ditemukan fakta harga tiket pesawat domestik lebih mahal daripada penerbangan internasional. Ia pun meminta pemerintah terus menerapkan berbagai inovasi kebijakan untuk memastikan harga tiket tetap terjangkau tanpa mengorbankan kualitas layanan.

"Pemerintah memberikan subsidi transportasi yang tidak hanya berlaku saat Lebaran tetapi juga di luar musim puncak, untuk mendukung wilayah terpencil atau daerah yang termasuk kategori 3TP (Terpencil, Terdepan, Tertinggal, dan Perbatasan)," ujar Dewanti, Kamis (16/1).

Selain subsidi, pemerintah juga perlu menerapkan pengaturan tarif untuk menjaga harga tiket tetap wajar meskipun terjadi peningkatan permintaan. Kebijakan tarif batas atas dan bawah juga diterapkan guna melindungi konsumen dari praktik spekulasi harga yang tidak adil.

Baca juga : Subsidi di 2024 Sebesar Rp10 Ribu, PT Transjakarta : Bukti Produktivitas Perusahaan Meningkat

"Dengan adanya tarif batas atas dan bawah, lonjakan harga yang sering terjadi saat mudik bisa dikendalikan, sehingga masyarakat tetap bisa mengakses transportasi dengan biaya yang masuk akal," ungkapnya.

Sedangkan program mudik gratis yang didukung pemerintah daerah dan sektor swasta, imbuhnya, menjadi salah satu langkah efektif dalam meringankan beban masyarakat sekaligus mengurangi kepadatan kendaraan pribadi di jalan raya. Namun, upaya tersebut juga menghadapi berbagai tantangan.

"Penurunan harga tiket harus dilakukan dengan hati-hati agar aspek kenyamanan, keamanan, dan keselamatan tetap menjadi prioritas," jelasnya.

Baca juga : Anggaran Rp434,3 Triliun dari APBN 2024 Dialokasikan Cuma Untuk Subsidi, Berikut Rinciannya!

Dewanti mengakui kepentingan finansial operator swasta yang tidak selalu sejalan dengan kebijakan pemerintah menjadi tantangan tersendiri. Pasalnya, fluktuasi biaya operasional seperti harga bahan bakar dan perawatan juga mempengaruhi kemampuan swasta dalam mendukung kebijakan tarif rendah. Oleh karena itu, pemerintah mestinya belajar dari pengalaman sebelumnya untuk merancang strategi yang lebih matang. Data pola perjalanan dan permintaan transportasi dari tahun-tahun sebelumnya bisa menjadi dasar untuk memprediksi kebutuhan layanan selama musim mudik Lebaran.

Langkah-langkah seperti monitoring sarana-prasarana transportasi, memastikan ketersediaan bahan bakar, dan penyebaran informasi luas tentang program mudik, harus terus diperkuat. "Kolaborasi dengan sektor swasta sangat penting, tetapi tingkat keberhasilannya berbeda-beda karena kemampuan finansial operator swasta yang beragam," tuturnya.

Subsidi, promosi, dan pengawasan yang ketat menjadi alat utama pemerintah untuk menjaga harga tiket tetap terjangkau tanpa mengorbankan kualitas layanan. Dewanti optimistis melalui pendekatan kolaboratif dan kebijakan yang terus disesuaikan, pemerintah bisa menghadirkan layanan transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat.

"Pada akhirnya, kebijakan ini dirancang untuk mendukung masyarakat menikmati perjalanan mudik dengan lebih baik," pungkasnya.(M-2)