Kanis-Nasir Luncurkan Tiga Program Prioritas

BUPATI dan Wakil Bupati Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, periode 2025-2029, Petrus Kanisius Tuaq-Wabup Mohamad Nasir siap meluncurkan tiga program prioritas dalam 100 hari kerjanya, setelah dilantik pada Maret 2025 mendatang.

Berbicara kepada pers usai agenda rapat pleno penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Lembata hasil Pilkada 2024, Bupati terpilih Lembata Petrus Kanisius Tuaq menjelaskan, pihaknya siap meluncurkan tiga program utama itu, yakni pelihara ayam pedaging guna mendukung program Presiden Prabowo, makan siang gratis. 

"Pertama, dukung program Presiden dengan ayam pedaging. Masyarakat bisa menghidupkan peternak-peternak lokal yang ada. Sehingga uang dari luar, mendukung kebutuhan-kebutuhan kita dalam daerah yang masuk yakni programnya Pak Prabowo, mendukung ekonomi daerah ini," ungkap Bupati Kanis. 

Kedua, pasangan yang diusung Partai NasDem dan PAN ini akan membuka akses jalan dari Labala menuju Leba Ata.

"Kedua, jalan dari Lebala menuju ke Leba ata, ini bagian 100 hari kerja dan bagian dari dukungan peningkatan ekonomi. Dari pantai menjual ikan ke daerah gunung, kita perlu buka (jalan), tidak banyak hanya 100 atau 200 meter untuk rabat," kata Kanis. 

Ketiga, mengintervensi penurunan harga beras guna menjaga cadangan pangan daerah.

Pasangan bupati dan wakil bupati dari Paket Tunas yang mendapat dukungan 19.712 suara atau 27, 33 % itu mengakui beban yang dipikul mereka semakin berat.

"Saya dan Pak Haji Nasir memikirkan masyarakat punya susah. Jadi setelah hari ini penetapan, beban ini semakin berat," ujarnya.

Ia menandaskan, sambil menunggu tanggal pelantikan ada beberapa kegiatan yang akan dilakukan guna membuka peluang bagi daerah. 

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Lembata, Hermanus Tadon, kepada Media Indonesia, Rabu (15/1), mengatakan, KPU Kabupaten Lembata telah melaksanakan Pengusulan Pengesahan terhadap Calon Terpilih kepada DPRD Kabupaten Lembata satu hari setelah penetapan calon terpilih yakni pada Jumat (10/1).

Selanjutnya, kata Hermanus, DPRD Kabupaten Lembata berproses untuk pelantikan. Menurutnya, molornya masa pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Lembata terpilih disebabkan sengketa pemilu yang akan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi pada Maret 2025 mendatang. 

"Pelantikan berdasarkan Perpres 80 tahun 2024, hanya saja masih ada provinsi dan kabupaten/kota yang sedang sengketa PHPU di MK dan berdasarkan jadwal di MK sampai bulan Maret. Kalau bulan Maret maka Perpres 80 diubah dulu tapi tetap menunggu keputusan pemerintah pusat apakah pelantikan diserentakkan atau tidak," ujar Hermanus. (PT/J-3)