Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
PENYELEWENGAN pendistribusian dan aksi pengelembungan harga elpiji bersubsidi kemasan 3 kilogram (kg) di Kabupaten Pidie, Aceh, masih terus berlangsung. Bukan saja terjadi kelangkaan gas elpiji 3 kg di pangkalan resmi, faktor harga tinggi juga masih menghantui warga menengah ke bawah di provinsi paling barat Indonesia itu.
Sesuai pengamatan Media Indonesia, sudah sekitar dua bulan terakhir harga gas melon itu masih bercokol pada kisaran Rp22.000-Rp 30.000/tabung. Padahal, itu sangat bertolak belakang dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) ketetapan pemerintah dan Pertamina Rp18.000/tabung.
Aksi pemerintah Kabupaten Pidie dan jajaran kepolisian setempat yang melakukan inspeksi mendadak atau sidak terhadap distributor atau pangkalan elpiji hingga ke pengecer tidak resmi pada awal pekan lalu, terkesan seperti macam ompong. Kesan negatif itu terlihat dari ketersediaan barang di pangkalan resmi masih langka dan harga gas melon pun masih jauh di atas HET.
Di Kota Sigli, Ibu Kota Kabupaten Pidie misalnya, ada pangkalan resmi menjual elpiji 3 kg bersubsidi seharga Rp 22.000/tabung.
"Saya beli di pangkalan seputar pusat Kota Sigli Rp22.000/tabung. Itupun barangnya harus berebut antre panjang saat gas masuk. Kemudian menunggu hari tertentu saat ada pasokan," tutur Mauli, warga Kota Sigli, kepada Media Indonesia, Rabu (29/10).
Ironisnya lagi, ketika di pangkalan resmi kosong barang, namun pada penyalur liar atau kios pengecer di luar jaringan pertamina sangat mudah mendapatinya. Hanya saja harga gas seperti nonsubsidi cukup mahal dan membebani warga.
"Saya beli di kios-kios luar pangkalan di sekitar pasar pagi Kota Sigli, Rp 30.000/tabung. Barangnya banyak tersedia, hanya saja sesekali tabungnya tersembunyi tidak ada di luar. Tapi sering juga tepampang di bagian luar bersama gas nonsubsidi 5 kg dan 12 kg," tutur Muslim, warga Kota Sigli lainnya.
Banyak warga mempertanyakan, terkait kesewenang-wenangan pemilik beberapa pangkalan resmi di Pidie menjual elpiji bersubsidi itu dengan harga sesuka hati di atas HET pemerintah.
"Yang menjadi penasaran, kok, bisa perbuatan terlarang itu seperti tidak terusik. Padahal, perlakuan mereka sudah menggerogoti hak-hak warga masyakat," tutur Maimun, tokoh masyarat Kota Sigli. (MR/J-3)
KELANGKAAN hingga tingginya harga gas elpiji 3 kilogram (kg) di kawasan Provinsi Aceh jalan terus. Sejak tiga pekan terakhir hingga Minggu (6/7), belum ada tanda-tanda membaik.
KETUA Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) Tulus Abadi meminta pemerintah membatalkan wacana penerapan kebijakan satu harga untuk elpiji 3 kg.
KELANGKAAN dan melambungnya harga gas elpiji 3 kg (gas melon) di sejumlah daerah di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali terjadi dalam beberapa waktu terakhir.
Kementerian ESDM menyatakan PT Pertamina (Persero) menjadi pelaksana penyaluran elpiji 3 kilogram (kg) satu harga secara nasional.
PEMERINTAH tengah merumuskan kebijakan baru terkait penetapan harga elpiji 3 kilogram menjadi satu harga nasional. Kebijakan ini ditargetkan mulai berlaku pada 2026.
Untuk mengantisipasi lonjakan konsumsi energi khususnya gas elpiji 3 kg, Pertamina Patra Niaga menyiapkan tambahan pasokan sebesar 7,38 juta tabung.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved