Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
ELEKTABILITAS Partai Gerindra kian meninggalkan PDIP. Temuan survei yang dilakukan Indometer menunjukkan elektabilitas Gerindra naik tipis menjadi 18,5%, sedangkan PDIP melorot menjadi 16,6%.
Sebelumnya Gerindra menggeser PDIP yang selama ini selalu menempati peringkat pertama, seperti tercatat pada survei Oktober 2023. Golkar yang selama ini berada pada peringkat ketiga pelan-pelan mulai naik elektabilitasnya dan kini menembus 10,8%.
“Gerindra tetap unggul dan makin jauh meninggalkan PDIP yang juga dibayang-bayangi oleh naiknya elektabilitas Golkar,” ungkap Direktur Eksekutif lembaga survei Indometer Leonard SB dalam keterangan tertulis kepada pers di Jakarta, pada Sabtu (16/12).
Baca juga: Pemilih Gamang Diyakini Menjatuhkan Pilihan ke Anies-Muhaimin
Menurut Leonard, melejitnya elektabilitas Gerindra tidak lepas dari coattail effect yang dinikmati dari menguatnya Prabowo dalam kontestasi Pilpres.
Selama ini Gerindra selalu menjadi runner up dengan jarak elektabilitas yang terpaut jauh dari PDIP. “Tarik-menarik antara PDIP dan Gerindra soal kemungkinan bersatu dalam Pilpres menghasilkan perpecahan, masing-masing lalu mengusung capres sendiri,” jelasnya.
Kubu Gerindra berada pada posisi yang lebih menguntungkan, di mana Presiden Jokowi tampak memberikan dukungan. “Membelotnya Ganjar Pranowo yang semula di-endorse Jokowi memicu perubahan arah dukungan kepada Prabowo yang diusung oleh Gerindra,” jelas Leonard.
Baca juiga: Anies-Muhaimin belum Puas, Targetkan Salip Elektabilitas Prabowo-Gibran
Sementara Gerindra terus mengungguli PDIP, partai lain pengusung Prabowo-Gibran seperti Golkar juga mulai menikmati kenaikan elektabilitas. “Jika PDIP tidak berhati-hati, bukan hanya dikalahkan Gerindra tetapi juga bersaing dengan Golkar di tiga besar,” tandas Leonard.
Pada urutan berikutnya ada PKB (7,5%), Demokrat (6,8%), PSI (6,5%), dan PKS (4,1%). Di bawah ambang batas parlemen ada PAN (3,2%), Nasdem (2,5%), PPP (2,0%), Perindo (1,5%), dan Gelora (1,4%).
Berikutnya di papan bawah ada PBB (0,8%), Ummat (0,5%), dan Hanura (0,4%).
Selanjutnya Garuda (0,2), PKN (0,1), dan Buruh (0,0), dan sisanya menyatakan tidak tahu/tidak jawab sebanyak 16,6%. “Tersisa waktu dua bulan menuju pencoblosan bagi partai-partai untuk menjalankan strategi kampanye,” pungkas Leonard.
Survei digelar pada 1-7 Desember 2023 terhadap 1.200 responden di seluruh provinsi di Indonesia, yang dipilih secara acak bertingkat survei (multistage random sampling). Margin of error survei sebesar ±2,98% dan pada tingkat kepercayaan 95%. (P-3)
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Partai NasDem menyatakan komitmennya untuk membuka ruang bagi generasi muda dalam dunia politik.
Pidato Surya Paloh di Rakernas NasDem jadi peringatan keras bagi partai politik soal pentingnya oposisi dan etika dalam berebut kekuasaan.
Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menyuarakan pentingnya memaknai anugerah besar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.
Jika pemerintah benar, maka PDIP akan mendukung dan melakukan program tersebut. Namun, jika kurang benar, maka PDIP akan memberikan alternatif solusi
Terpilihnya Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) periode 2025-2030 menghambat regenerasi di tubuh partai
menolak keras wacana pengembalian sistem Pilkada dari pemilihan langsung menjadi pemilihan oleh DPRD karena ancam iklim demokrasi dan suburkan oligarki politik
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved