Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
ELEKTABILITAS Partai Gerindra kian meninggalkan PDIP. Temuan survei yang dilakukan Indometer menunjukkan elektabilitas Gerindra naik tipis menjadi 18,5%, sedangkan PDIP melorot menjadi 16,6%.
Sebelumnya Gerindra menggeser PDIP yang selama ini selalu menempati peringkat pertama, seperti tercatat pada survei Oktober 2023. Golkar yang selama ini berada pada peringkat ketiga pelan-pelan mulai naik elektabilitasnya dan kini menembus 10,8%.
“Gerindra tetap unggul dan makin jauh meninggalkan PDIP yang juga dibayang-bayangi oleh naiknya elektabilitas Golkar,” ungkap Direktur Eksekutif lembaga survei Indometer Leonard SB dalam keterangan tertulis kepada pers di Jakarta, pada Sabtu (16/12).
Baca juga: Pemilih Gamang Diyakini Menjatuhkan Pilihan ke Anies-Muhaimin
Menurut Leonard, melejitnya elektabilitas Gerindra tidak lepas dari coattail effect yang dinikmati dari menguatnya Prabowo dalam kontestasi Pilpres.
Selama ini Gerindra selalu menjadi runner up dengan jarak elektabilitas yang terpaut jauh dari PDIP. “Tarik-menarik antara PDIP dan Gerindra soal kemungkinan bersatu dalam Pilpres menghasilkan perpecahan, masing-masing lalu mengusung capres sendiri,” jelasnya.
Kubu Gerindra berada pada posisi yang lebih menguntungkan, di mana Presiden Jokowi tampak memberikan dukungan. “Membelotnya Ganjar Pranowo yang semula di-endorse Jokowi memicu perubahan arah dukungan kepada Prabowo yang diusung oleh Gerindra,” jelas Leonard.
Baca juiga: Anies-Muhaimin belum Puas, Targetkan Salip Elektabilitas Prabowo-Gibran
Sementara Gerindra terus mengungguli PDIP, partai lain pengusung Prabowo-Gibran seperti Golkar juga mulai menikmati kenaikan elektabilitas. “Jika PDIP tidak berhati-hati, bukan hanya dikalahkan Gerindra tetapi juga bersaing dengan Golkar di tiga besar,” tandas Leonard.
Pada urutan berikutnya ada PKB (7,5%), Demokrat (6,8%), PSI (6,5%), dan PKS (4,1%). Di bawah ambang batas parlemen ada PAN (3,2%), Nasdem (2,5%), PPP (2,0%), Perindo (1,5%), dan Gelora (1,4%).
Berikutnya di papan bawah ada PBB (0,8%), Ummat (0,5%), dan Hanura (0,4%).
Selanjutnya Garuda (0,2), PKN (0,1), dan Buruh (0,0), dan sisanya menyatakan tidak tahu/tidak jawab sebanyak 16,6%. “Tersisa waktu dua bulan menuju pencoblosan bagi partai-partai untuk menjalankan strategi kampanye,” pungkas Leonard.
Survei digelar pada 1-7 Desember 2023 terhadap 1.200 responden di seluruh provinsi di Indonesia, yang dipilih secara acak bertingkat survei (multistage random sampling). Margin of error survei sebesar ±2,98% dan pada tingkat kepercayaan 95%. (P-3)
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Struktur kekuatan partai politik di Indonesia saat ini belum merata di seluruh wilayah.
partai politik yang terbukti melanggar prinsip-prinsip konstitusional, pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung, berpotensi dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Ia menambahkan, pandangan tersebut juga muncul dari internal partai politik.
Permohonan yang terdaftar dengan Nomor 233/PUU-XXIII/2025 itu mempersoalkan kewajiban calon legislatif untuk berasal dari partai politik.
Syarat keanggotaan partai politik bagi calon legislatif merupakan bentuk ketidakadilan konstitusional.
BELUM genap setahun menjabat, tiga kepala daerah di Indonesia dari Provinsi Riau, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Kolaka Timur ditangkap OTT KPK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved