Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
ELEKTABILITAS Partai Gerindra kian meninggalkan PDIP. Temuan survei yang dilakukan Indometer menunjukkan elektabilitas Gerindra naik tipis menjadi 18,5%, sedangkan PDIP melorot menjadi 16,6%.
Sebelumnya Gerindra menggeser PDIP yang selama ini selalu menempati peringkat pertama, seperti tercatat pada survei Oktober 2023. Golkar yang selama ini berada pada peringkat ketiga pelan-pelan mulai naik elektabilitasnya dan kini menembus 10,8%.
“Gerindra tetap unggul dan makin jauh meninggalkan PDIP yang juga dibayang-bayangi oleh naiknya elektabilitas Golkar,” ungkap Direktur Eksekutif lembaga survei Indometer Leonard SB dalam keterangan tertulis kepada pers di Jakarta, pada Sabtu (16/12).
Baca juga: Pemilih Gamang Diyakini Menjatuhkan Pilihan ke Anies-Muhaimin
Menurut Leonard, melejitnya elektabilitas Gerindra tidak lepas dari coattail effect yang dinikmati dari menguatnya Prabowo dalam kontestasi Pilpres.
Selama ini Gerindra selalu menjadi runner up dengan jarak elektabilitas yang terpaut jauh dari PDIP. “Tarik-menarik antara PDIP dan Gerindra soal kemungkinan bersatu dalam Pilpres menghasilkan perpecahan, masing-masing lalu mengusung capres sendiri,” jelasnya.
Kubu Gerindra berada pada posisi yang lebih menguntungkan, di mana Presiden Jokowi tampak memberikan dukungan. “Membelotnya Ganjar Pranowo yang semula di-endorse Jokowi memicu perubahan arah dukungan kepada Prabowo yang diusung oleh Gerindra,” jelas Leonard.
Baca juiga: Anies-Muhaimin belum Puas, Targetkan Salip Elektabilitas Prabowo-Gibran
Sementara Gerindra terus mengungguli PDIP, partai lain pengusung Prabowo-Gibran seperti Golkar juga mulai menikmati kenaikan elektabilitas. “Jika PDIP tidak berhati-hati, bukan hanya dikalahkan Gerindra tetapi juga bersaing dengan Golkar di tiga besar,” tandas Leonard.
Pada urutan berikutnya ada PKB (7,5%), Demokrat (6,8%), PSI (6,5%), dan PKS (4,1%). Di bawah ambang batas parlemen ada PAN (3,2%), Nasdem (2,5%), PPP (2,0%), Perindo (1,5%), dan Gelora (1,4%).
Berikutnya di papan bawah ada PBB (0,8%), Ummat (0,5%), dan Hanura (0,4%).
Selanjutnya Garuda (0,2), PKN (0,1), dan Buruh (0,0), dan sisanya menyatakan tidak tahu/tidak jawab sebanyak 16,6%. “Tersisa waktu dua bulan menuju pencoblosan bagi partai-partai untuk menjalankan strategi kampanye,” pungkas Leonard.
Survei digelar pada 1-7 Desember 2023 terhadap 1.200 responden di seluruh provinsi di Indonesia, yang dipilih secara acak bertingkat survei (multistage random sampling). Margin of error survei sebesar ±2,98% dan pada tingkat kepercayaan 95%. (P-3)
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Ketum PSI Kaesang Pangarep berkomitmen partainya terus bertransformasi menjadi partai yang inklusif dan terbuka. Ia mengajak kader PSI untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilu Raya
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved