Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
KEBAKARAN hutan dan lahan (karhutla) termasuk lahan gambut di Provinsi Kalimantan Selatan terus terjadi dan semakin meluas. Aktivitas pembukaan lahan dan pertanian dengan cara membakar kembali menjadi polemik. Beberapa waktu lalu Kepala BNPB Suharyanto menegaskan agar tidak ada toleransi dalam upaya penegakan hukum terkait karhutla.
"Ada sejumlah daerah yang membolehkan membakar lahan meski dengan batasan. Ini menjadi salah satu hambatan untuk mengatasi karhutla dan penegakan hukumnya. Seharusnya tidak boleh ada toleransi karena dampak karhutla sangat besar," tegasnya.
Menyikapi hal ini, Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalsel, Rubi, Senin (31/7) mengatakan ketergantungan masyarakat adat pada sumber daya dari hutan sangat tinggi.
"Keberadaannya tidak bisa dipisahkan. Hutan menyediakan segala yang dibutuhkan masyarakat adat terutama sumber makanan, minuman dan obat-obatan. Masyarakat adat juga memiliki pengetahuan tradisional dalam membuka lahan dengan cara membakar," tutur Rubi.
Baca juga: Siaga Karhutla, BNPB Siapkan 31 Helikopter di 6 Provinsi Prioritas
Lahan yang dibakar itu dimaksudkan supaya tanah mengandung unsur keasaman yang berguna menyuburkan tanah tersebut. Serta ada ritual yang dilaksanakan dalam setiap tahapannya.
Ada banyak peraturan dan perunsangan yang telah mengatur tentang mekanisme pembukaan lahan dengan cara membakar, antara lain UU PPLH 32/2009 Pasal 69 ayat 2, hingga Peraturan Daerah Provinsi Kalsel 1/2008 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan atau Hutan. Serta Perda nomor 2/2023 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, menjadi dasar hukum untuk adanya perlindungan bagi Masyarakat Adat dan Adat Istiadat serta kebudayaan dan warisan leluhur di dalamnya.
Ditambahkan Rubi, pihaknya telah menerima banyak laporan dan keluhan terkait penanganan karhutla di lapangan yang merugikan masyarakat adat. "Ada warga mengalami trauma berat setelah ladang mereka di-waterbombing petugas, ada juga masyarakat adat yang sempat ditahan," kata Rubi.
Baca juga: Pantau Karhutla, Polda Kalsel Kembangkan Aplikasi Bekantan
Padahal dalam kepercayaan Masyarakat Adat Dayak Meratus, berladang merupakan bagian dari pelaksanaan ritual, selain untuk ketahanan pangan masyarakat juga merupakan cara untuk berhubungan langsung dengan Sang Pencipta. Jika terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya maka akan berdampak buruk bagi kehidupan orang tersebut dan keluarganya.
Hal senada juga dikemukakan Ketua Serikat Petani Indonesia (SPI) Kalsel, Dwi Putera Kurniawan yang mengatakan ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab pemerintah maupun BNPB terkait keberlangsungan kehidupan petani dan ketersediaan pangan.
Larangan pembukaan lahan dengan cara membakar telah berimbas pada menurunnya luas tanam karena keterbatasan kemampuan petani, munculnya hama dan menurunnya produksi.
Prof Fadli H Yusran, Akademisi Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, mengatakan praktek ladang berpindah sudah ada seiring peradaban manusia. "Petani sudah sejak ribuan tahun melakukan pembukaan lahan dengan membakar tetapi tidak terbukti merusak lingkungan. Sebagai contoh praktek ladang berpindah masyarakat pegunungan yang merupakan warisan budaya mereka," ujarnya.
Praktek membakar lahan dalam skala besar dan menyebabkan kerusakan lingkungan justru dilakukan koorporasi. Pangan merupakan sesuatu yang sangat vital bagi sebuah negara, karena itu perlu adanya pengembangan riset dan teknologi yang lebih maksimal terkait sektor pertanian tanaman pangan ini. (Z-6)
BADAN Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan menyiapkan alat berat untuk membantu para petani melakukan pembersihan lahan pertanian tanpa membakar.
SATUAN Tugas (Satgas) Penanggulangan Perambahan Hutan (PPH) Polda Riau dan Polres jajaran menangani 17 kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dengan luas 68 hektare di 2025.
DUA tersangka kasus perambahan hutan seluas 143 hektare di Rokan Hulu Riau ditangkap.
KEBAKARAN lahan melanda dua gampong (desa) di Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh. Total lahan yang terbakar sejak sepekan terakhir seluas 12 hektare.
Di musim kemarun ini, BPBD mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan tidak membuka kebun dengan cara membakar hutan dan lahan.
PROSES pemadaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) seluas 30 hektare (Ha) di lahan gambut Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Riau, terus berlanjut.
Sembilan Rukun Tetangga (RT) di Jakarta Barat dan Jakarta Utara masih terendam banjir hingga Rabu (9/7) pagi. Ketinggian air bervairasi, mulai 30 centimeter (cm) hingga satu meter.
Selain rob, hujan deras yang mengguyur Jakarta dan sekitarnya juga menaikkan status sejumlah pos pantau dan pintu air menjadi siaga hingga siaga 1 atau bahaya.
Sebanyak 35 rukun tetangga (RT) di DKI Jakarta masih dilanda banjir hingga Selasa (8/7) pukul 05.00 WIB. Banjir Jakarta terjadi karena hujan yang intens dan pasang air laut maksimum sejak Senin.
PEMERINTAH Kota Tangerang terus mengupayakan penanganan banjir, khususnya di wilayah Pinang dan sekitarnya, dengan menggencarkan normalisasi drainase.
17 lokasi yang dijadikan warga sebagai tempat mengungsi baik di aula kantor kelurahan, tempat ibadah, hingga sarana pendidikan.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melaporkan sebanyak 7.676 kepala keluarga atau setara 30.681 jiwa terdampak bencana banjir.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved