Pendirian Usaha Desa Butuh Anggaran dan Pendamping Melekat

ASOSIASI Kepala Desa se-Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, berharap pemerintah memberikan anggaran dan pendampingan secara melekat perihal pendirian usaha desa sebagai sumber penghasilan desa. Mereka juga meminta penghasilan kepala desa dan perangkat desa dibebankan ke APBD kabupaten dan berharap agar kementerian yang membawahi desa dipusatkan pada satu lembaga (Kemendagri atau Kemendes).

Demikian tiga dari tujuh aspirasi yang disampaikan Ketua Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Mojokerto Agus Suprayitno pada Kamis (6/7/2023). Ia didampingi Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati saat menyampaikan aspirasi tersebut kepada Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.

"Kami berharap aspirasi kami ini bisa dikawal agar dapat direalisasikan. Aspirasi ini disusun secara bersama-sama oleh kepala desa se-Kabupaten Mojokerto," tutur Agus yang dikutip melalui keterangan pers. 

Hadir pada kesempatan itu, Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati, Sekda Mojokerto Teguh Gunarko, Ketua Asosiasi Kepala Desa Mojokerto Agus Suprayitno, kepala perangkat daerah di Pemkab Mojokerto, camat se-Kabupaten Mojokerto, dan sejumlah tamu undangan lainnya. 

Agus juga meminta agar pemerintah desa diberikan alokasi anggaran untuk mengikuti BPJS Ketenagakerjaan, yakni iuran jaminan hari tua, iuran pensiun, iuran kecelakaan kerja, dan iuran kematian. Selanjutnya, dana desa juga dialokasikan untuk THR pemerintah desa serta penghasilan kepala desa dan perangkat desa ditingkatkan minimal sama dengan UMK.

"Aspirasi terakhir adalah agar besaran dana desa yang diterima oleh desa bisa ditambah, sehingga kewenangan desa juga bisa bertambah," tuturnya.

LaNyalla menyambut baik aspirasi tersebut sebab DPD RI memang lembaga yang berwenang dan berfungsi menampung serta meneruskan aspirasi masyarakat di daerah, termasuk dari perangkat desa. Aspirasi itu akan diserahkan kepada Komite di DPD RI yang memang membawahi persoalan tersebut. Langkah selanjutnya adalah menyerahkan kepada Presiden dan kementerian terkait agar dapat direalisasikan. 

"Kami memperjuangkan aspirasi ini agar dapat direalisasikan. Setelah sampai di pemerintah, itu menjadi kewenangan pemerintah direalisasikan atau tidak. Yang pasti kami akan kawal terus," janji LaNyalla.

Lebih jauh ia menyinggung soal pentingnya agar bangsa ini kembali kepada mazhab ekonomi kesejahteraan dengan kunci usaha bersama yang melibatkan rakyat. Bagaimana melaksanakan otonomi desa sekaligus mewujudkan kemakmuran desa atau kesejahteraan rakyat di desa.

"Desa harus menjadi kekuatan ekonomi. Bukan hanya untuk mencegah urbanisasi. Tetapi lebih dari itu, karena Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Ketahanan Pangan Nasional, sejatinya berada di desa," kata senator asal Jawa Timur itu.

Dalam rangka mewujudkan kemandirian desa, harus ada lima langkah prioritas, yakni pengembangan kapasitas aparatur desa, peningkatan kualitas manajemen pemerintah desa, perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa dan penyusunan Peraturan Desa. (RO/A-3)