Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR Jawa Barat Ridwan Kamil memberi perhatian pada upaya percepatan penanganan kesehatan warga di Jawa Barat.
Untuk itu, Jabar Quick Response (JQR) memberi dukungan dengan melakukan penguatan kemampuan relawan kesehatan. Kamis (9/3), JQR menyelenggarakan seminar kesehatan bertemakan "Peran Relawan Dalam Percepatan Pelayanan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat".
Seminar diselenggarakan di Soreang, Kabupaten Bandung. Wina Herwiane
Ketua Pelaksanaan Seminar Kesehatan JQR menjelaskan kegiatan seminar ini berasal dari inisiatif Gubernur Jawa Barat untuk keberpihakan terhadap masyarakat kecil serta peran relawan dalam percepatan penanganan kesehatan di seluruh wilayah Jawa Barat.
"Berdasarkan arahan Bapak Ridwan Kamil JQR memiliki tugas untuk
melakukan pertolongan terhadap kegawatdaruratan kesehatan terutama warga miskin, " ungkap Wina.
JQR yang sudah empat tahun bergerak dalam percepatan penanganan
kemanusian dari sembilan kanal dan telah mendapatkan aduan sebanyak 12.031.
Kanal kesehatan merupakan kanal yang paling banyak menerima aduan.
"Yang tertinggi aduan masuk di kanal kesehatan JQR sebanyak 7752 aduan
khusus aduan kesehatan dari warga Jawa Barat, " ungkapnya.
Wina menjelaskan hal itu menjadi landasan seminar kesehatan ini
diselenggarakan. Sebab, menurutnya, hal itu bisa membangun sinergi antarsektor baik secara aturan maupun pemangku kebijakan serta para peran relawan.
Sinergi pemangku kepentingan
Dalam seminar tersebut hadir beberapa pemangku kepentingan di bidang kesehatan di antaranya perwakilan dari kementerian kesehatan, Kementerian Sosial, BPJS dan beberapa dinas lainnya.
"Dengan adanya seminar ini percepatan program kesehatan bisa tersosialisasikan. Kita sama-sama bisa mengambil peran yang lebih baik lagi untuk melakukan percepatan pertolongan terhadap kesehatan warga tidak mampu, " jelasnya.
Wina berharap dari kegiatan seminar ini bisa terjalin sinergitas antara pemangku kebijakan dan relawan. Peran relawan dinilai sangat penting untuk menangani pertolongan bagi warga.
"Relawan menjadi pihak yang bisa menjadi pengantar warga tak mampu dalam mengakses fasilitas kesehatan yang telah disediakan oleh pemerintah," tambah Wina.
Sementara itu, Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan
Sumarjaya mengapresiasi adanya kegiatan tersebut. Alasannya, hal itu
guna bisa mewadahi keinginan masyarakat dari segi pelayanan fasilitas
bagi semua warga.
"Karena kegiatan ini membantu kita bagaimana menyosialisasikan pada
masyarakat dan keluhan-keluhan masyarakat dapat kita atasi. JQR
sebagai fasilitator menjembatani antara pemerintah dan masyarakat, "
jelasnya. (N-2)
Hak masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan tidak boleh terhenti meskipun terjadi penyesuaian data kepesertaan PBI JK oleh pemerintah pusat.
KOLABORASI lintas negara dalam hal peningkatan layanan kesehatan dinilai sebagai hal yang penting untuk mendukung ekosistem kesehatan global.
Tidak boleh ada warga masyarakat yang tidak mampu, yang tidak dibantu, yang tidak di-backup oleh Pemda
Pemprov Sulawesi Tengah melalui program Berani Sehat jamin masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan tanpa khawatir biaya atau kendala BPJS.
Peserta PBI-JK yang dinonaktifkan tetap dapat layanan BPJS Kesehatan gratis selama 3 bulan, sambil menunggu proses reaktivasi dari Kemensos.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memastikan sebanyak 270.000 peserta PBI BPJS Kesehatan di Jakarta yang terdampak pemutakhiran data akan tetap mendapatkan layanan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved