3.923 Hektare Sawah di Jawa Timur Terdampak Banjir

LUAS persawahan yang terdampak banjir di Jawa Timur bertambah menjadi 3.923 hektare dari sebelumnya 2.101 hektare per 27 Februari 2023. Dari jumlah itu, 786,28 hektare sawah mengalami puso atau gagal panen atau bertambah dari sebelumnya 186,85 hektare. 

Itu dikatakan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Distan) Jatim, Dydik Rudy Prasetya, di Surabaya, Senin (6/3). Daerah yang terdampak di antaranya Sidoarjo, Mojokerto, Kota Mojokerto, Tuban, Ponorogo, Bojonegoro, Lamongan, dan Ngawi. Di luar itu ada empat kabupaten di pulau Madura juga terdampak banjir. Dari yang terdampak itu, ada yang sampai mengalami puso.

Dydik menyampaikan puso berarti padi sudah tidak bisa dipanen, karena terendam banjir hingga tiga hari berturut-turut sehingga hasil panen sulit diselamatkan. "Namun kalau yang terdampak tetap masih bisa dipanen. Kalau sudah puso dipastikan enggak bisa panen," ucap dia.

Berdasarkan data Distan Jatim per 27 Februari 2023, terdapat 3.923,32 hektare sawah terkena banjir. Sebanyak 786,28 hektare sawah dipastikan mengalami puso atau gagal panen dan 24,50 hektare (ha) sawah sudah surut dari banjir.

Baca juga: Air Bah Sungai Parsariran Batang Toru Telan Dua Santriwati

Bojonegoro menjadi daerah yang sawahnya paling banyak terkena banjir dengan luasan 402 ha, Lamongan 396 ha, dan Ponorogo 248,50 ha. Sedangkan dari angka sawah yang mengalami puso, Lamongan menjadi daerah dengan sawah paling terdampak seluas 331 ha dan sawah Bojonegoro 185 ha dipastikan gagal panen. "Makanya kami menyarankan pada petani untuk tidak menanam pada lahan yang langganan banjir. Ini akan mengurangi kegagalan tanam karena terkena bencana banjir," katanya.

Dydik mengatakan pihaknya sudah melakukan sosialisasi agar petani mengikuti asuransi usaha tani padi (AUTP). Dengan AUTP tersebut, petani cukup membayar premi 20% atau 36.00 per ha dari total premi 180.00 per ha (atau 144.000 disubsidi oleh pemerintah). "Dengan AUTP petani akan mendapatkan total pertanggungan sebesar 6.000.000 per ha, sehingga petani akan dapat membeli benih dan melakukan pertanaman ulang jika terjadi kegagalan akibat bencana alam maupun serangan hama penyakit," ujarnya. (Z-2)