Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
DEWAN Masjid Indonesia (DMI) se-Sumatera gelar kegiatan Muzakarah dalam rangka menyongsong Ramadhan 1444H yang dihadiri oleh sembilan pengurus wilayah (PW) DMI se-Sumatera di Truntum Padang Hotel.
Ketua PW DMI Sumatera Barat sekaligus tuan rumah acara tersebut Duski Samad menyampaikan beberapa hal pada pertemuan tersebut, salah satunya ialah percepatan muktamar DMI ke VIII yang diharapkan bisa berlangsung pada Juli 2023 atau sebelum memasuki masa pesta rakyat demokrasi 2024 yang tahapannya sudah dimulai pada Agustus 2023.
"Alhamdullilah acara hari ini bisa terlaksana, serta bersilaturahmi dengan PW DMI se-Sumatera di Padang. Acara malam ini diawali dengan ramah tamah untuk mengkonsolidasikan beberapa hal, yakni mendorong pengurus pusat (PP) untuk sesegera mungkin menghelat muktamar ke VIII," kata Duski dalam keterangan tertulis, Senin (27/2).
Persiapan tengah dilakukan oleh pengurus pusat. Untuk itu, Duski mengusulkan agar PP DMI untuk mempercepat muktamar untuk menghindari potensi politisasi mendekati pemilu 2024.
Menurut Duski, muktamar rencananya akan dilaksanakan pada tahun ini dan sedang dalam proses persiapan. Sementara, PW se-Sumatera mengusulkan bahwa muktamar bisa diselenggarakan pada paling lambat Juli 2023.
"Kami terus menjalin komunikasi dengan pusat, berdasarkan informasi panitia pelaksana muktamar juga sudah dibentuk," lanjutnya.
Baca juga : DMI Se-Sumatera Berkomitmen Cegah Masjid Sebagai Sarana Politik Praktis
Duski berharap muktamar terus dapat menjadi momentum bagi semua pengurus DMI daerah maupun pusat, dalam rangka meningkatkan kualitas organisasi yang lebih baik, terutama dalam kemaslahatan Masjid sebagai fungsi tempat ibadah.
Senada dengan Duski, Ketua PW Provinsi Riau, Mizan Asnawi sepakat untuk mendorong muktamar segera diselenggarakan dan mempersiapkan perangkat yang diperlukan untuk melengkapi persyaratan untuk menggelar muktamar tersebut.
"Karena setelah itu kita dibatasi untuk menyelenggarakan agenda-agenda besar seiring dengan ketentuan menghadapi pesta demokrasi atau kegiatan pemilu di 2024," ujarnya.
Selain Sumatera Barat sebagai tuan rumah, dalam kegiatan Muzakarah tersebut hadir delapan perwakilan PW Sumatera lainnya, diantaranya Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Lampung dan Bangka Belitung.
Untuk memperkuat komitmen kelangsungan muktamar DMI ke VIII, DMI se-Sumatera membuat pernyataan sikap secara tertulis yang memuat empat poin utama.
Pertama, perlunya optimalisasi peran Masjid sebagai pusat syiar agama Islam dan pusat aktifitas umat Islam dalam segala bidang. Kedua, menjaga kewibawaan Masjid agar dimanfaatkan untuk kepentingen publik. Ketiga, mendukung pengelolaan Masjid secara modern dan profesional. Keempat, mendorong Pimpinan Pusat (PP) DMI untuk segera menyelenggarakan Muktamar VIII DMI paling lambat Juli 2023. (RO/OL-7)
Selama 6 tahun berturut-turut Indonesia juga dinobatkan sebagai negara paling dermawan di dunia. Data Baznas menyatakan, 62% masyarakat lebih memilih bersedekah melalui masjid.
BERKONTRIBUSI memakmurkan masjid melatarbelakangi wakaf yang dilakukan Sinar Mas bersama pilar usahanya, APP Group.
HANCURNYA ribuan bangunan baik rumah, gedung, hingga masjid di Gaza, Palestina akibat serangan brutal dari Israel membuat Dewan Masjid Indonesia (DMI) tergerak
DMI menyampaikan kepada seluruh pimpinan masjid agar dalam bulan Ramadan tahun ini mengisi dakwah dengan baik, yang menebar ketentraman, sekaligus juga memajukan masyarakat.
Hal itu disampaikan JK saat rapat terbatas bersama sejumlah pengurus Dewan Masjid Indonesia.
Kerja sama dengan organisasi-organisasi ini tentu saja bertujuan untuk bersama sama membantu umat Islam Indonesia meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pemberdayaan masyarakat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved