SEMUA negara pasti memiliki masalah sendiri. Negara lain tidak boleh ikut campur atas masalah di negara tertentu. Hal itu termasuk di Papua. Karena daerah itu menjadi kedaulatan Indonesia. Demikian Perdana Menteri Fiji Sitiveni Rabuka dan Perdana Menteri Papua
Nugini, James Marape, pada konferensi pers di Suva dikutip www.fijitimes.com.
"Papua telah menjadi masalah yang kerap muncul di sela-sela pertemuan dan aktivitas PIF (Forum Kepulauan Pasifik). PNG (Papua Nugini) tentu bersimpati dengan orang Melanesia di sana, tetapi ada lebih banyak orang Melanesia di wilayah lain daripada di Papua," ujar Marape..
"Dari informasi yang saya dapatkan, lebih dari 10 juta orang Melanesia juga tinggal di wilayah Indonesia. Menurut kami saat ini, Papua tetap menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Indonesia," imbuhnya.
Menurutnya setiap masalah hak asasi manusia di Papua akan ditangani dalam konteks hak asasi manusia. Akan tetapi dalam hal kedaulatan, Papua tetap menjadi bagian dari Indonesia.
"Kami tidak ingin merusak keseimbangan. PNG saat ini memiliki masalah kedaulatan. Kami tidak punya hak untuk membicarakan masalah kedaulatan negara lain karena kami masih menangani masalah kedaulatan kami,” tegasnya.
Hal senada dikatakan Rabuka. “Kami memiliki komunitas Mikronesia dan komunitas Melanesia di Fiji dan negara asal mereka sekarang menghormati kedaulatan Fiji. Tapi saya yakin mereka memiliki hubungan langsung antara satu dengan yang lain untuk meningkatkan kesejahteraan di sini dan juga terus mempromosikan budaya mereka karena itu warisan mereka dan hal serupa dilakukan orang Melanesia di Indonesia."
“Kita harus menghormati masalah kedaulatan di sana karena itu juga dapat berdampak pada kita jika kita coba-coba menangani mereka sebagai bagian yang terpisah di dalam sebuah negara berdaulat, jadi kita harus menghormatinya,” ujarnya. (RO/A-1)
