Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
HASBI Asidiki bersama istri dan dua orang anak mereka harap-harap cemas menanti pencairan bantuan stimulan rumah rusak dampak gempa bermagnitudo 5,6 di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Pasalnya, karyawan swasta itu harus menalangi dulu anggaran perbaikan rumah dengan harapan nanti bisa di-reimbuse seperti janji pemerintah.
Hasbi mengaku merogoh kocek sendiri merenovasi bangunan rumahnya di Kampung Cijati RT 03/07 Desa Sukasari Kecamatan Cilaku yang rusak akibat gempa. Sebab, jika dibiarkan terlalu lama tak diperbaiki karena menunggu bantuan cair, ia khawatir rumahnya akan semakin rusak. "Dengan anggaran seadanya saya perbaiki dulu rumah kan nanti kata
pemerintah juga bisa direimbuse," kata Hasbi, Sabtu (14/1).
Hasbi mengaku, inisiatifnya memperbaiki rumah meskipun bantuan belum cair didasari juga pertimbangan tak betah berlama-lama tinggal di tenda pengungsian. Terlebih, tenda pengungsian mandiri di kampungnya berada di lahan sawah.
"Kalau siang panasnya minta ampun. Apalagi kalau hujan, tenda pengungsian pasti tergenang air. Kasihan anak dan istri kalau harus terus tinggal di tenda pengungsian dalam waktu lama," sebutnya.
Hasbi menyebut di Kecamatan Cilaku informasi yang diterimanya di beberapa desa sudah ada yang mendapatkan bantuan stimulan pada tahap pertama. Ia mengaku tak tahu rumahnya masuk pendataan tahap pertama atau tahap berikutnya.
"Intinya sih saya ingin pencairan itu jangan terlalu lama. Kan udah jelas rumah kami juga rusak akibat gempa. Khawatirnya nanti akan dipersulit saat pencairan," tegasnya.
Seperti diketahui, nilai bantuan rumah rusak dampak gempa dengan kategori ringan sebesar Rp15 juta, rusak sedang Rp30 juta, dan rusak berat Rp60 juta. BNPB melakukan pendataan ke lapangan untuk menentukan kriteria tingkat kerusakan rumah. Pendataan sendiri dilakukan berjenjang dari pemerintahan terbawah.
"Awalnya data itu dari RT. Dari RT ke desa, dan desa ke kecamatan. Baru data itu diolah oleh BNPB," kata Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Cianjur, Nurzein.
Total data jumlah kerusakan bangunan rumah yang sudah terverifikasi dan tervalidasi BNPB lebih kurang sebanyak 70 ribu unit. Namun, sampai saat ini data pemilik rumah rusak yang masuk ke BPBD Kabupaten Cianjur baru 8.316 kepala keluarga (KK).
"Hingga saat ini baru terhadap kesatu sebanyak 8.316 KK. Dan itu (bantuan) sudah cair. Sudah hanyak yang cairkan untuk kategori ringan, sedang, dan berat," ujar Nurzein yang juga menjabat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
Untuk rumah rusak berat, kata Nurzein, ada dua skema perbaikan. Pertama secara mandiri oleh masyarakat dengan spesifikasi dari Dinas Perkimtan dan kedua melalui pihak ketiga yakni TNI, Polri, maupun aplikator yang sudah tersertifikasi Kementerian PUPR. "Pencairan bantuan stimulan melalui Bank Mandiri. Setiap kali pencairan saya yang mendampinginya," jelasnya.
Pendataan dan pencairan bantuan stimulan dilakukan empat tahap. Saat ini untuk pendataan tahap berikutnya masih diolah BNPB sekaligus untuk proses pencairannya. "Kami juga tak memungkiri pada tahap awal itu terdapat banyak kesalahan kriteria pendataan. Misalnya, yang mestinya rusak berat, tapi didata jadi rusak ringan. Ini terus kita perbaiki agar hal-hal seperti ini tak terulang," tegasnya. (OL-15)
HOTEL Sangga Buana dengan bangga merayakan hari jadinya yang ke-72 dengan mengusung tema The Journey of Rising Stronger and Thriving Together.
Pembangunan rumah ini merupakan hasil kolaborasi dengan banyak pihak.
Pencairannya pun disesuaikan dengan pengajuan dari Pemkab Cianjur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Anggaran bantuan stimulan tahap keempat saat ini sudah berada di Kementerian Keuangan yang merupakan pengajuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Rumah ini dibangun dengan biaya dari donatur melalui Kitabisa.com dan dibantu YPP SCTV Indosiar.
Dari hasil pendataan, terdapat hampir 40 ribu kepala keluarga yang terdata sebagai penerima bantuan stimulan pada tahap 4
SEPANJANG tahun 2025, Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi provinsi tertinggi di Indonesia pada angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) membantah tidak memiliki dana untuk membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu pada Januari 2026.
BMKG memprakirakan potensi curah hujan dengan intensitas sedang- sangat lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang pada periode 23 - 29 Januari 2026 di Jawa Barat.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat membatasi spesifikasi kendaraan AMDK yang melintas dengan lebar maksimal 2.100 mm, JBB maksimal 8 ton, dan MST 8 ton.
Di Kabupaten Karawang dampak banjir cukup luas, yakni melanda 12 kecamatan dan 23 desa, dengan total 3.932 kepala keluarga terdampak.
Dari 27 kota dan kabupaten di Jawa Barat, tujuh wilayah diprakirakan akan diguyur hujan lebat hingga hujan sangat lebat. Sedangkan, 18 wilayah hujan sedang dan hujan lebat
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved