Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
ORGANISASI kemasyarakatan (ormas) Islam yang moderat dan memiliki pemahaman washatiyah memiliki tugas untuk membangun moderasi beragama di masyarakat. Karena hal ini sebagai upaya untuk membendung penyebaran paham radikal terorisme.
Hal itu diungkapkan Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brigjen Pol R Ahmad Nurwahid saat menghadiri Dialog Pencegahan Paham Radikal Terorisme di Sulawesi Selatan yang diselenggarakan BNPT bekerja sama dengan ormas Islam Pengurus Besar Darud Da'wah Wal Irsyad (PB DDI), di Makassar, Selasa (13/12).
"DDI itu gudangnya para pedakwah. Tahun depan, DDI tentu juga jadi prioritas, karena kita mau para pedakwah ini bagaimana bisa mengajarkan moderasi kepada para umat, membawa masyarakat menjadi moderat," ungkapnya.
Lebih lanjut, Nurwakhid menjelaskan sebagai lembaga yang mengoordinatori pencegahan radikalisme dan terorisme, BNPT melalui Direktorat Pencegahan terus berupaya membangun kemitraan dan kerja sama dengan ormas-ormas moderat. Sehingga nantinya ormas-ormas moderat tersebut bisa ikut membantu BNPT dalam upaya pencegahan paham radikal terorisme.
"DDI adalah ormas yang sangat moderat, layaknya ormas-ormas yang kita sebelumnya pernah bekerja sama. Kami BNPT terutama Direktorat Pencegahan membangun kemitraan secara sinergis dan produktif dengan civil society atau ormas keagamaan moderat, misalnya dengan Darud Da'wah Wal Irsyad, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan ormas-ormas Islam lainnya," katanya.
Lebih lanjut Nurwakhid menjelaskan, kerja sama dan kemitraan tersebut tak lain adalah upaya dalam membangun moderasi beragama dalam masyarakat, yang nantinya akan ikut serta dalam kontranarasi, kontraideologi, serta vaksinasi ideologi.
Baca juga: Polda NTB Ungkap Kasus Pemberangkatan PMI Anak ke Arab Saudi
"Kemitraan ini untuk apa, untuk membangun moderasi beragama, untuk melakukan kontra radikalisasi terutama di dunia maya, kontra narasi, kontra propaganda dan kontra ideologi, dan untuk memberikan vaksinasi ideologi terhadap masyarakat, supaya imun dan tercegah dari segala paparan radikalisme dan terorisme" ungkapnya.
Ia menjelaskan, ke depan DDI akan menjadi mitra abadi dari BNPT sebagai upaya untuk kesiapsiagaan nasional, dan terus membangun moderasi beragama di lingkungan masyarakat
"DDI insya Allah akan kita jadikan mitra abadi, untuk membangun kesiapsiagaan nasional, dalam hal ini untuk vaksinasi ideologi pada masyarakat, untuk membangun dan mengembangkan moderasi beragama di lingkungan masyarakat," ungkapnya.
Nurwahid pun berharap DDI akan terus berkembang sebagai ormas moderat, sehingga terus membangun pemahaman washatiyah. Dan sebagai mitra BNPT DDI akan terus mengembangkan dakwah-dakwah yang nantinya dapat membantu dalam pencegahan paham radikal di masyarakat.
Sementara itu, terkait dengan pernyataan Direktur Pencegahan BNPT tersebut, Ketua Majelis Istisyar sekaligus Penasihat PB DDI KH Alwi Nawawi mengungkapkan bahwa DDI akan selalu berkomitmen untuk mendukung program BNPT dalam mencegah paham radikal terorisme di masyarakat.
"Karena apa yang dilajukan BNPT ini merupakan tanggung jawab bersama. Agama sendiri tidak akan berjalan kecuali kondisinya kondusif. Karena itu, tugas kita semua yakni mencegah terorisme itu jangan sampai menyebar ke masyarakat," ujar Kiai Alwi.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum PB DDI KH Helmy Ali Yafie mengatakan DDI sangat mendukung program BNPT dalam mencegah penyebaran paham radikal terorisme di masyarakat. Menurutnya, DDI merupakan organisasi yang memiliki karakter pendidikan yang moderat sejak para pendiri DDI memprakarsai berdirinya organisasi DDI tersebut.
"Para pendiri DDI ini merespons kelangkaan pendidikan dan dinamika pemikiran Islam yang mulai diinfiltrasi oleh pemikiran-pemikiran yang menentang terhadap kearifan lokal," ujar Kiai Helmy. (RO/OL-16)
Keterlibatan aktif orang tua dalam komunitas pengawasan dinilai menjadi faktor kunci dalam memutus mata rantai penyebaran paham ekstrem.
Mencegah radikalisme dan intoleransi berarti menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Ciri berikutnya adalah anak cenderung menarik diri dari pergaulan karena komunitas TCC membuat mereka nyaman sehingga anak-anak lebih suka menyendiri.
Densus 88 mengungkap remaja 14 tahun di Jepara memiliki koneksi dengan pendiri kelompok ekstremis Prancis BNTG dan aktif di komunitas True Crime.
BNPT mencatat 112 anak Indonesia terpapar radikalisasi terorisme lewat media sosial dan gimĀ online sepanjang 2025, dengan proses yang makin cepat di ruang digital.
Radikalisme dan intoleransi tidak bisa dilawan hanya dengan regulasi, tetapi dengan penghayatan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman etis bersama.
Terdapat perbedaan fundamental dalam doktrin kerja antara kepolisian dan militer yang tidak dapat dicampuradukkan dalam menghadapi ancaman terorisme di ruang sipil.
Serangan drone Rusia menghantam kereta penumpang di Kharkiv, menewaskan sedikitnya 4 orang. Zelensky sebut serangan sipil ini murni aksi terorisme.
Frenchie Mae Cumpio divonis bersalah mendanai terorisme di Filipina. Kelompok pers menyebut kasus ini rekayasa untuk membungkam jurnalisme komunitas.
Mandat tersebut juga ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI.
Al Araf menilai draft Peraturan Presiden tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Terorisme yang saat ini beredar mengandung persoalan inkonstitusional
Dengan posisi yang masih berupa draf, pembahasan mendalam belum dapat dilakukan, apalagi untuk menentukan sikap politik lembaga legislatif.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved