Cegah Pinjol Ilegal Masuk Desa, OJK Libatkan Kades/Lurah jadi Agen Literasi Keuangan

OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional 3 Jawa Tengah dan Yogjakarta perkuat warga pedesaan dalam meningkatkan literasi keuangan, dengan melibatkan lurah dan kepala desa menjadi agen literasi.

"Konsepnya seperti jogo tonggo dalam menghadapi pandemi covid 19 ," ungkap Kepala OJK Jateng  &  DI Yogjakarta, Aman Santosa di depan wartawan yang mengikuti forum grup diskusi ( FGD ) tentang literslasi dan inklusi keuangan di Magelang, Kamis (24/11) petang.
 
Menurut dia, program pelibatan lurah atau kepala desa sebenarnya sudah dilakukan OJK Yogjakarta, dan pada Desember mendatang akan diujicobakan di Wonosobo. Pelibatan lurah dan kades sebagai agen literasi di tingkat bawah ini, otomatis sebagai garda depan untuk memerangi bisnis ponjol ilegal atau investasi bodong yang sudah merangsek di pedesaan.

Banyak petani, pemilik penggilingan padi dan usaha desa lain harus dibentengi dari upaya busuk atau iming iming untung besar dan cepat dari bisnis pinjol ilegal dan investasi bodong.

Karena itu, agar korban tidak semakin berjatuhan, OJK selain mempersiapkan Satgas Waspada Investasi, juga akan melibatkan lurah sebagai agen literasi keuangan. Di Solo, OJK sudah menggandeng Babinsa dan Babinkamtibmas selaku organ TNI dan Polri di tingkat kecamatan untuk membantu.

"Jadi pelibatan lurah dan kades ini, untuk memerangi dan menutup ruang tipu tipu pinjol atau investasi ilegal atas masyarakat akar rumout pedesaan," papar Aman.

Selain memberikan edukasi soal literasi keuangan, tukas dia, lurah dan kades merangkap penerima laporan atau adus warga desa yang menjadi korban pinjol ilegal atau investasi bodong.

Mereka ini bertanggungjawab, jika warga desa kena tertipu atau terjebak pinjol ilegal atau investasi bodong. "Jadi bukan lurahnya yang diedukasi, tapi mereka ikut sedih dan bertanggungjawab jika warga desa sampai tertipu usaha keuangan ilegal ini," ucap Aman.

Aman mengilustrasikan, jika saatpandemi covid 19, ada jogo tonggo yang terus sosialisasi dan mengingatkan, maka dalam literasi keuangan di tingkat kampung dan pedesaan ini ada lurah yang menjadi garda terdepan OJK, untuk mengingatkan dan sekaligus membentengi warga.

Nantinya lurah dan kades lengkap dengan perangkatnya selaku person in charge (PIC) yang membidangi pusat literasi keuangan di desa akan menggandeng industri jasa keuangan (IJK) yang ada di desa setempat.  

OJK akan memfasilitasi dengan memberikan materi yang mereka perlukan, termasuk mengkoordinasikan dengan bank-bank di wilayah terdekat, untuk membantu. "Contohnya, di Desa Jatilawang, Banjarnegara. Di situ ada kantor kas bank dan kantor cabang Bank. Kami minta desa itu kolaborasi dengan bank di sana, untuk memfasilitasi kegiatan literasi keuangan warga," imbuh Aman. 

Dengan program terbaru itu,  memungkinkan warga desa lebih memahami literasi keuangan. Dan mereka bisa mengadu atau melapor jika mereka menjadi korban pinjol ilegal atau investasi bodong. 

Sementara terkait hasil survei literasi dan inklusi keuangan di Jawa Tengah, Aman menyebutkan, tingkat literasi terus meningkat. Jika pada 2019 baru 47 persen, maka pada 2022 kuartal tiga naik hingga mencapai 51 persen. Sementara pada survei inklusi keuangan juga menunjukan peninhkatan pesat, dari capaian 65 persen pada 2019, menjadi 85 persen di tajun 2022. Masih ada gap antara literasi dan inklusi keuangan, meski semakin mengecil.

OJK mencermari, hingga kini masyarakat yang belum paham soal layanan jasa keuangan, masih banyak. Jadi tidak heran jika masih banyak yang terjebak, sehingga perlu peningkatan dan penguatan, dengan cara melibatkan lurah dan kades jadi agen literasi keuangan. (OL-13)

Baca Juga: Hasil Riset No Limit : Guru Paling Banyak Terjerat Pinjol Ilegal