Rabu 23 November 2022, 15:25 WIB

Pemerintah Pastikan Draf RKUHP tidak Kekang Kebebasan Pers

Mediaindonesia.com | Nusantara
Pemerintah Pastikan Draf RKUHP tidak Kekang Kebebasan Pers

ANTARA/Aprillio Akbar
Perwakilan Aliansi Reformasi KUHP Eramus mengikuti rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen.

 

TIDAK ada satu pun pasal yang mengkriminalisasi kemerdekaan pers di dalam draft RKUHP. Hal itu diungkapkan juru bicara tim sosialisasi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), Albert Aries saat menanggapi surat Dewan Pers kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar pengesahan RKUHP ditunda.

"Menanggapi surat Dewan Pers tertanggal 17 November 2022 ke Presiden Jokowi untuk menunda pengesahan RKUHP,  kami tetap menghormati pandangan Dewan Pers tersebut. Namun kami perlu menyampaikan klarifikasi bahwa tidak benar RKUHP menghalangi dan mengkriminalisasi kemerdekaan pers," ujar Albert Aries.

Menurutnya, beberapa pasal yang dianggap mengkriminalisasi kemerdekaan pers itu sudah ada sejak lama. Adapun pasal-pasal yang dimaksud antara lain, tindak pidana penyebaran atau pengembangan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme, penyerangan harkat dan martabat diri presiden, penghasutan untuk melawan penguasa umum, penyebarluasan berita bohong, penghinaan terhadap lembaga, dan pencemaran nama baik.

"Sudah ada sejak lama dan eksistensinya sudah melalui serangkaian pengujian (judicial review) di Mahkamah Konstitusi," ungkap Albert.

Ia menjelaskan bahwa RKUHP diciptakan tidak hanya ditujukan bagi kelompok pers atau jurnalis sebagai bagian dari demokrasi Pancasila. Melainkan ditujukan bagi setiap orang.

Apalagi, lanjutnya, ketentuan Pasal 3, 4, dan 8 Kode Etik Jurnalistik juga mengatur bahwa dalam melakukan pemberitaan, wartawan juga harus menerapkan praduga tak bersalah, tidak memuat berita bohong dan fitnah, serta menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi.
 
"Jika yang dikhawatirkan oleh Dewan Pers adalah soal implementasi dan perilaku penegak hukum di awal sistem peradilan pidana, maka silahkan dicek kembali Putusan Mahkamah Agung yang begitu konsisten baik dalam perkara perdata maupun pidana," tegasnya.

"Misalnya dalam Bambang Harymurti, Kasus Teguh Santosa, dan Kasus Supratman, dimana Mahkamah Agung senantiasa mengedepankan UU Pers sebagai lex specialis dari KUHP, sepanjang mekanisme hak jawab dilakukan dan pers yang bersangkutan sudah terdaftar di dewan Pers," lanjut Albert.

Ia juga menegaskan bahwa masukan dari Dewan Pers kepada Tim Perumus RKUHP telah sedapat mungkin diakomodasi, misalnya dalam Penjelasan Pasal 218 RKUHP tentang penyerangan harkat dan martabat diri presiden, bahwa yang dimaksud dilakukan untuk kepentingan umum sebagai alasan penghapus pidana.
 
Ia juga menjelaskan bahwa pembaruan RKUHP menganut keadilan korektif, keadilan rehabilitatif dan keadilan restoratif, dan mengatur alternatif sanksi selain penjara (denda, pengawasan, & kerja sosial), serta tujuan dan pedoman pemidanaan (standart of sentencing) sebagai hukum pidana dan sistem pemidanaan modern yang menjadi kebutuhan Indonesia sebagai negara hukum yang berdaulat. (RO/A-1)

Baca Juga

DOK.MI

Gempa Dangkal Guncang Kabupaten Bombana Sultra

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 26 November 2022, 23:40 WIB
Gempa dangkal kedalaman 7 kilometer mengguncang wilayah Kecamatan Rarowatu, Kabupaten Bombana di Sulawesi Tenggara, Sabtu (26/11) pukul...
MI/Benny Bastiandy

Tidak Ada Kerusakan pada Situs Gunung Padang akibat Gempa

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 26 November 2022, 23:04 WIB
Saat gempa mengguncang Cianjur, dirasakan cukup kencang di area situs, sehingga pihaknya langsung melakukan pemantauan dan pendataan namun...
dok.ist

Salurkan Bantuan IDC 83, BIN Sisir Wilayah Terpencil

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 26 November 2022, 22:51 WIB
TIM Kemanusiaan BIN terus menyisir daerah-daerah terdampak yang terisolir untuk memberikan bantuan kepada penyintas gempa bumi...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya