Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
RENDAHNYA Indek Pembangunan Manusia (IPM) yang rendah di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, salah satu penyebabnya karena banyak rumah yang tidak layak huni. Diperlukan tindakan rehab rumah tak layak huni secara masif.
Hal itu disampaikan legislator Daerah Pemilihan (Dapil) IX, Paramiyha Widya Kusuma, Jumat (4/11).
"Oleh karena itu saya akan lebih fokus pada pembangunan infrastruktur
dengan program bedah rumah, " ujar Paramitha.
Dia menyebut jika di Kabupaten Brebes masih banyak warga yang
memiliki rumah tidak layak huni. "Kemarin juga kita sempat membawa balita yang mengalami gizi buruk dan saya lihat rumahnya juga tidak layak, tidak memenuhi persyaratan sebagai rumah yang nyaman dan sehat," ucap Paramitha.
Menurut Mbak Mitha, sapaan akrabnya, hal itu juga penting
dipikirkan terutama oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes yang IPM-nya termasuk terendah di Jawa Tengah.
"Harus benar-benar membantu masyarakat, untuk membantu infrastruktur yang ada di Brebes yaitu bedah rumah kemudian penerangan jalan umum dan yang lainnya. Selain infrastruktur saya juga fokus membangun SDM," terang anggota dewan yang wilayahnya kerjanya di Kabupaten/Kota Brebes dan Tegal.
Ia menjelaskan untuk meningkatkan SDM, dirinya juga memberikan pelatihan bagi masyarakat dan bantuan kepada anak anak sekolah dari SD-SMA hingga Perguruan Tinggi (PT). Targetnya bisa mengejar dan memenuhi kriteria yang selalu tertinggal dan IPM yang rendah.
"Yang akan saya fokuskan infrastruktur perumahan dan juga SDM masyarkat Brebes. Tentu ini menjadi PR bersama baik Pemkab dan DPR Karena saya di Komisi yang menangani perumahan, " pungkas Mitha.
Seperti diketahui, rilis data Badan Pusat Statistik Jawa Tengah mencatat IPM Brebes saat ini 66,23% di bawah IPM Jawa Tengah sebesar 72,16%n. Untuk IPM tertinggi dipegang Kota Salatiga dengan 83,60%. (N-2)
PEMERINTAH menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memanfaatkan bonus demografi agar menjadi kekuatan pembangunan, bukan justru berubah menjadi persoalan sosial dan ekonomi
Selama kemiskinan terus diperlakukan sebagai objek visual dan emosional, upaya untuk memahaminya secara utuh akan selalu terhambat.
KEMENTERIAN Pertanian (Kementan) memperkuat pengembangan lahan pertanian di dataran tinggi indonesia yang memiliki potensi mencapai 5,51 juta hektar.
Capaian ini diraih berkat keberhasilan Kabupaten Bekasi menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,44% dan menekan tingkat kedalaman kemiskinan hingga 0,26%.
PEMERINTAH dinilai perlu mendorong pembiayaan ultramikro lebih masif agar menjadi bagian dari upaya mengentaskan kemiskinan.
Riset terbaru mencatat capaian signifikan dalam satu tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved