Cermati Kondisi Bangsa, para Raja Nusantara Gelar Kenduri Agung

SEBAGAI negara yang memilki aneka suku, Indonesia sejatinya punya kekayaan dan kekhasan tersendiri. Namun di balik potensi besar itu tersimpan pula ancaman disintegrasi.

Itu sebabnya persamaan sejarah kerajaan Nusantara menjadi penting untuk diingat guna menjunjung tinggi azas kebersamaan dan menekankan kesatuan kebangsaan.

“Pertemuan Kenduri Agung juga menjadi forum silaturahmi para tokoh Nasional untuk membahas kondisi obyektif permasalahan bangsa. Acara ini akan dihadiri berbagai  masyarakat adat Nusantara, yakni Raja dan Wali (RajaWali) pendiri NKRI, Yayasan Kerajaan Kasultanan se- Nusantara (YARASUTRA), Ikatan Cinta Cendikiawan Kerajaan Kasultanan se-Nusantara (ICKN), dan Barisan Rakyat Adat
Nusantara (BARANUSA)," ujar Sultan Syofian, Raja Muda Suthan Pangeran Mangku Dirajo dari Minangkabau Sumatra seusai bertemu Kepala Staf Presiden, Moeldoko.

Sofyan yang didampingi Imam Aziz dari Trah Mataram Keraton Solo, Abi Pangeran Jayakarta, Karaeng Latif Nojeng dari Kesultanan Hasanuddin dari Sulawesi diterima langsung oleh Trisya Suherman, Ketua Umum Moeldoko Center.

Dalam pertemuan yang berlangsung selama sektar 2 jam itu dibahas berbagai masalah bangsa, termasuk soal  acara Kenduri Agung para Raja dan Sultan Nusantara yang rencananya akan digelar di Taman Mini
Indonesia Indah (TMII) pada akhir tahun ini.

Menurut Soyan, acara Kenduri Agung bertujuan menjaga kekhasan budaya dan masyarakat adat yang tersebar di wilayah 34 Provinsi serta menjaring pemimimpin bangsa yang dinilai punya potensi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Secara khusus dia menilai Moeldoko konsisten mendukung program kerakyatan Presiden Jokowi di berbagai kebijakan yang mengedepankan nilai- nilai dasar kebudayaan Nusantara. Dia juga mengapresiasi kinerja  Moeldoko yang mampu meredam gejolak kenaikakan BBM dengan menstabilkan harga -harga kebutuhan pokok rakyat

Menanggapi hal tersebut,  Moeldoko mengatakan pemerintah telah mengupayakan agar tidak terjadi kenaikan harga barang dan jasa dalam waktu cepat, yang berpotensi membebani masyarakat dan menimbulkan gejolak sosial.

“Misalnya untuk masalah energi, minyak, BBM dan lainnya, pemda dapat membuat sistem
bekerja sama dengan stakeholder yang ada. Kemudian Tim pengendali inflasi daerah melibatkan aparat pengawas untuk memastikan subsidi benar-benar tepat sasaran,” jelas Moeldoko. (RO/A-1)