DINAS Koperasi dan Usaha Kecil (Diskuk) Jawa Barat (Jabar) menargetkan 1 juta pelaku UMKM bisa mendapat subsidi bantuan langsung tunai (BLT) BBM subsidi. Diskuk saat ini masih mendata ulang jumlah UMKM di Jabar yang bakal menerima BLT yang disalurkan untuk kebutuhan tambahan modal.
Kepala Diskuk Jawa Barat Kusmana Hartadji menjelaskan, bantuan subsidi UMKM merupakan amanat dari Peraturan Menteri Keuangan No 137/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022. Setiap penerima, nantinya akan mendapat bantuan tunai Rp 600 ribu dalam sekali pencairan.
"Saya minta sebetulnya targetnya 1 juta untuk tahun ini, tapi waktunya kan sebentar. Kemarin yang baru masuk sekitar 436 ribu daftar penerima. Soalnya, jumlahnya itu harus didata lagi," ujarnya.
Kusmana menerangkan, pendataan penerima bantuan UMKM dibutuhkan supaya tidak ada data penerima ganda di lapangan. Diskuk perlu memadukan data tersebut dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) di Dinsos maupun data penerima BLT untuk nelayan. Tahun ini masih dibahas mengenai juknisnya. Karena bantuan untuk UMKM merupakam bantuan permodalan bukan untuk kebutuhan hidup.
"Makanya, kalau yang lain mah dibagi tahapannya, kalau kita langsung Rp600 ribu. Nah dari data ini, akan kita gabungkan. Apakah itu (UMKM) sudah menerima dari DTKS atau enggak, karena memang kita datanya sudah satu data," terangnya.
Sebelumnya, Gubernur Jabar, Ridwan Kamil memastikan pemprov menganggarkan Rp50 miliar untuk anggaran BLT BBM yang bersumber dari APBD. Dana itu berasal dari 2 persen APBD yang memang selaras dengan Peraturan Menteri Keuangan No 137/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib
dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022.
"BLT kita sekarang naikkan dari tadinya 27 (Rp27 miliar) menjadi 50 (Rp50 miliar). Plus Rp 50 miliar sebelumnya untuk dampak inflasi," ucapnya.
Jadi kata gubernur, total sebenarnya Jabar untuk pengendalian inflasi dan BLT itu Rp 100 miliaran, yang Rp 50 miliar untuk pengendalian inflasi yang tidak langsung kayak operasi pasar dan lain-lain, yang Rp50 miliarnya langsung.
Sementara itu, Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bandung, membuka peluang kerja dengan upah Rp133.000 per hari. Hal itu dilakukan dalam rangka percepatan dan pemulihan ekonomi sebagai dampak inflasi kenaikan BBM subsidi.
Kepala Disnaker Kota Bandung, Andri Darusman mengungkapkan pihaknya bekerja sama dengan kewilayahan melaksanakan kegiatan padat karya selama 10 hari yang akan diselenggarakan di 27 kecamatan. Kegiatan tersebut telah berlangsung secara berkala dan terjadwal mulai dari 22
September-17 Oktober 2022. Total pekerja yang dibutuhkan sebanyak 1.200 orang atau 40 orang di setiap kecamatan.
Berdasarkan ajuan tersebut, Disnaker mendapatkan alokasi dana sebesar Rp2,1 miliar. Anggaran tersebut untuk honor yang mengikuti padat karya sebesar Rp133.000 per hari. Kegiatan ini melibatkan para pekerja yang berasal dari warga Kota Bandung dengan kriteria tertentu, antara lain, warga setempat yang dibuktikan dengan KTP/KK, warga terdampak Covid-19 ataupun inflasi BBM. Warga berkemampuan rendah dan dokumen pendukung disampaikan paling lambat Selasa, 20 September 2022 lalu.
"Kita juga berkoordinasi dengan kewilayahan untuk menentukan lokasi yang akan dibersihkan. Bisa juga daftar ke RW masing-masing, lokasi kegiatan Padat Karya dibagi ke tujuh wilayah, di antaranya Gedebage, Ujungberung, Tegalega, Arcamanik, Cibeunying, Karees, dan Bojonagara," lanjutnya.
Lalu di wilayah Gedebage terdiri dari Kecamatan Gedebage, Buah Batu, Bandung Kidul, dan Rancasari dan Wilayah Ujungberung terdiri dari Kecamatan Cibiru, Panyileukan, Ujungberung, dan Cinambo.(OL-13)
Baca Juga: Gelar Pasar Murah di Purwakarta, Erick Thohir: Wujud Negara Hadir untuk Rakyat
