MESKI aksi terorisme cenderung menurun dalam beberapa tahun terakhir, bukan berarti faham itu telah musnah. Sebab faktanya di banyak belahan dunia lain, aksi yang tidak berprikemanusiaan itu masih kerap terjadi.
Karena itu kewaspadaan dan pencegahan tetap diperlukan agar aksi terorisme tidak terjadi lagi di Tanah Air dan kondisi yang kondusif ini tetap terjaga. Hal itu diungkapkan akademisi dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Esa Unggul dan ketua umum Solidaritas Pemersatu Bangsa Indonesia (SPBI), Dr Iswadi dalam persnya.
“Jika dibandingkan, katakan, lima-sepuluh tahun lalu, saat ini boleh dibilang rakyat merasa aman dari ancaman terorisme,” kata Iswadi. Semua itu, lanjut dia tentu tidak lepas dari upaya banyak pihak, salah satunya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai leading sector urusan tersebut.
Ia menilai sejauh ini upaya BNPT sudah tepat, terutama dalam pemberdayaan seluruh potensi bangsa dalam mencegah aksi terorisme. “Kita tahu, persoalan anggaran ini sangat mendasar namun masih menjadi kendala di negara kita.'
Hal tersebut wajar, karena sebagai berkembang, Indonesia masih memiliki sekian banyak program yang membutuhkan anggaran.
“Dalam pandangan saya, sepanjang negara bisa dengan tegak bersikap mandiri, terutama tidak disetir bangsa-bangsa lain, selama itu pula negara itu tak bisa dengan semena-mena dianggap tidak nasionalis,” kata dia.
Iswadi juga memuji sikap Komisi III DPR RI yang terkesan penuh kehati-hatian. Bagi Iswadi, memang itulah anggota DPR RI sebagai wakil rakyat yang tidak hanya mengkritik, melainkan juga harus senantiasa mengutamakan kehati- hatian dan waspada.
Namun demikian, dalam soal rencana BNPT tersebut, Iswadi yakin bahwa tiga fokus penggunaan anggaran BNPT ke depan, yakni pengembangan pusat analisis dan pengendalian krisis, penguatan peralatan surveillance dan early warning system, serta yang ketiga, pengembangan pusat pendidikan, pelatihan dan kerja sama (Pusdiklat) terorisme dan kerja sama internasional, merupakan hal yang urgen saat ini.
“Ketiga fokus program penganggaran itu ibaratnya bertanam hari ini untuk menuai segala kebaikan nanti,” kata Iswadi.
Dengan penguatan sarana Pusat Krisis/Command Center, antara lain tersebut, dipastikan petugas dapat melakukan monitoring secara langsung dan cepat bila terjadi serangan terorisme.
Sementara, kebutuhan besar di bidang surveillance dan early warning system akan memungkinkan petugas negara mendeteksi buron (DPO) tersangka teroris yang berkeliaran di ruang publik. (RO/A-1)
