KETUA DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono mengkritisi
pernyataan Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum yang menyebut poligami
sebagai salah satu solusi untuk menekan kasus penularan HIV-AIDS. Ono
menegaskan poligami bukan solusi penanganan HIV-AIDS.
"Saya kira poligami bukan solusi. Itu cara berpikir yang salah. Terlebih
solusi yang disebutkan Pak Wagub ini mengedepankan nafsu syahwat. Bisa
saja sekarang misalnya seseorang melakukan kawin kontrak atau poligami
karena tak kuat menahan hasrat kemudian besok cerai lagi kan pada
akhirnya menimbulkan masalah sosial yang baru. Saya yakin semua agama
aliran kepercayaan pun melarang perzinahan itu," kata Ono, Rabu (31/8).
Ono menyarankan, sebelum memberikan pernyataan kepada publik ada baiknya Wagub Jabar melakukan cek dan ricek terlebih dahulu. Terlebih, kata Ono, ternyata fakta dari hasil survei Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Bandung yang menyebut dari 5.943 kasus positif HIV di Bandung selama periode 1991-2021, 11% di antaranya adalah ibu rumah tangga (IRT) bukanlah tren yang terjadi hari ini.
"Itu kan hasil survei selama 30 tahun, bukan fakta yang serta merta
terjadi hari ini. Apalagi Wagub Jabar juga menyebut salah satu pemicu
penyebaran HIV/AIDS adalah suami yang melakukan hubungan seks tidak
menggunakan pengaman dengan pekerja seks. Sehingga seharusnya fakta ini
dicek dulu melalui instrumen negara, seperti pemkot atau kepolisian
benar atau tidak ada jasa prostitusi baik yang terang-terangan atau
terselubung yang menyebabkan tingginya angka HIV/AIDS di Kota Bandung,"
bebernya.
Ono mengimbau kepada Pemerintah Kota Bandung khususnya agar melakukan
upaya-upaya untuk memberantas prostitusi. Pemerintah daerah harus juga memberikan edukasi kepada masyarakat baik dari sisi kesehatan
maupun agama.
"Ini pentingnya edukasi, bahwa menggunakan jasa prostitusi itu mengancam kesehatan dan sisi agama juga termasuk dosa yang sangat besar. Sehingga pemerintah daerah dapat menggandeng tenaga kesehatan, institusi LSM, lembaga nirlaba yang peduli terkait secara khusus HIV/Aids melakukan edukasi masif kepada masyarakat," pungkas anggota Komisi IV DPR RI ini. (N-2)
