Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPRD Klungkung, AA Gde Anom mendukung rencana hibah aset bekas galian C yang akan dihibahkan oleh Pemerintah Provinsi Bali yang nilainya mencapai Rp27 miliar. Sebab peruntukan dari hibah itu semata-mata untuk proyek pusat kebudayaan Bali.
“Konsep hibah ini akan dibahas dan kegunaanya adalah untuk kepentingan proyek Pusat Kebudayaan Bali yang akan dibangun di Klungkung,” Ujar Gde Anom di Klungkung (11/8).
Dukungan DPRD Kabupaten Klungkung yakni dengan turut mengawal berjalannya proses penerimaan hibah yang nantinya juga akan menyejahterakan masyarakat. "Dengan adanya hibah ini tentu saja kami akan terus mengawal prosesnya agar berada di jalan yang benar. Kami harap, tentu saja dengan pembangunan proyek pusat kebudayaan yang akan terbangun di Klungkung, akan meningkatkan kesejahteraan UMKM di dan Masyarakat di Bali dan khususnya di Kabupaten Klungkung.”
Anom berserta jajaran DPRD Klungkung mengaku turut mengkaji apa saja proses yang perlu diperhatikan agar upaya penerimaan Hibah untuk Kabupaten ini berjalan lancar. Saat ini pihak Pemerintah Kabupaten Klungkung telah bersurat kepada Kejaksaan Negeri Klungkung untuk memohon pendapat hukum (legal opinion) oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung di bawah Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta.
“Bagaimana dan apa saja prosedur dari penerimaan hibah ini, sudah kami sepakati di DPRD agar memudahkan Bupati dalam mempersiapkan segala sesuatunya” ujar Anom.
Untuk diketahui, Hibah Aset bekas galian C tersebut adalah berupa, tanah aset Pemkab Klungkung yang akan dihibahkan ke Pemprov Bali, yakni 9 bidang tanah yang saat ini direncanakan dimanfaatkan sebagai estuary dam di Desa Gunaksa dan Desa Tangkas seluas 17.750 M2, 5 bidang tanah aset Dinas Perhubungan Klungkung dengan luas 123.374 M2 (12,3 Ha) yang sebelumnya merupakan akses jalan dan lokasi Pelabuhan Gunaksa. (RO/A-1)
Proses pemberian Apresiasi Desa Budaya 2025 dilakukan secara komprehensif melalui tahapan temu-kenali, pendalaman, dan aktivasi.
Lakon kali ini dipilih untuk mengingatkan kita bahwa nilai kepahlawanan berkaitan erat dengan sikap mencintai bangsa dan negara, menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan, dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara para pemangku kepentingan untuk mengakselerasi upaya penguatan sektor kebudayaan nasional.
SEBANYAK 13 negara kawasan Pasifik menghadiri Indonesia Pacific Cultural Synergy (IPACS) 2025 yang digelar di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), mulai 11-13 November 2025.
Puti Guntur Soekarno, menyoroti pengaruh teknologi terhadap perkembangan kebudayaan di Indonesia.
WAKIL Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono menegaskan pentingnya peran budaya dan pendidikan sebagai kekuatan lembut (soft power) yang mampu memperkuat posisi Indonesia di panggung global.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved