Tahun 2022, Kasus Kematian Ibu dan Bayi Sudah 60 Kasus

KASUS kematian ibu dan anak di Purbalingga, Jawa Tengah (Jateng) masihm relatif tinggi. Dari Januari hingga Agustus tahun ini, tercatat ada 60 kasus kematian ibu dan bayi.

Rinciannya adalah ibu yang meninggal ada 6 kasus dan bayi terdapat 54 kasus meninggal. Sementara berdasarkan data Dinas Kesehatan  (Dinkes) Purbalingga, pada tahun 2021 lalu ada 27 kasus kematian ibu. Sementara untuk kasus kematian anak sebanyak 137 kasus.

Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi meminta kepada Dinkes Purbalingga untuk mengevaluasi Angka Kematian Ibu/Bayi (AKI/AKB). Berdasarkan audit maternal perinatal yang dilakukan Dinkes, bahwa AKI/AKB di Purbalingga ternyata bisa dicegah salah satunya dengan meningkatkan respon pelayanan.

"Ternyata AKI/AKB di Purbalingga 70% bisa dicegah. Jadi harusnya ada penanganan yang lebih baik dalam mencegahnya. Ini menjadi evaluasi kita bersama," kata Bupati, Rabu (10/8) di Pendopo Dipokusumo, Purbalingga.

Hasil audit juga menunjukan adanya respon time di rumah sakit yang melebihi 30 menit. Data kematian ibu Purbalingga tahun 2021 juga menunjukan dari 27 ibu meninggal, sebanyak 25 diantaranya meninggal di RS.

Bupati meminta agar hulu sampai hilir tenaga pelayanan persalinan harus berbenah diri. "Ini harus dievaluasi Karena ini menyangkut  hidup matinya orang," kata dia.

Menurut Bupati, salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah meningkatkan kualitas pelayanan serta sarana dan prasarana kesehatan. Kabupaten Purbalingga juga dituntut memiliki rumah sakit Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK).

"Karena sebagian besar kasus-kasus terjadi di hilir (RS), oleh karenanya kita harus punya rumah sakit PONEK. Nah ini RSUD Goeteng sedang berprogres, demikian juga (RSIA) Ummu Hani. Nah saya minta RSUD juga harus jadi prioritas, termasuk RSUD Panti Nugroho yang dikhususkan sebagai rumah sakit ibu dan anak, kalau tidak punya PONEK male," katanya.

Tak hanya di hilir atau rumah sakit, Bupati juga menyoroti hulu pelayanan persalinan, yakni Puskesmas. Tercatat, dari 22 puskesmas yang ada saat ini sudah ada 13 puskesmas sudah mampu persalinan, 5 diantaranya sudah Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED). Namun masih ada 4 puskesmas yang belum mampu melayani persalinan. "Harapannya 22 puskesmas ini kalau tidak PONED minimal bisa mampu  melayani persalinan,"ungkapnya.

Kepala Dinkes Kabupaten Purbalingga, dr Jusi Febrianto mengungkapkan pihaknya sudah menempuh berbagai langkah untuk menekan AKI-AKB. Pertama menggandeng Tim PONEK dari RSUD Margono Soekarjo untuk memberi pendampingan, dan pendampingan Puskesmas PONED oleh Tim PONED Dinkes.

Pihaknya sudah menyelenggarakan berbagai pelatihan khusus ke Puskesmas. Diantaranya kegawatdaruratan maternal neonatal bagi bidan, blanded learning bagi dokter dan bidan puskesmas, serta on job training USG bagi dokter puskesmas. "Kita juga sudah melakukan pengadaan USG 14 unit untuk  puskesmas, sehingga harapannya deteksi dini di puskesmas bisa dilaksanakan," tambahnya. (OL-15)