Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
KELANGKAAN Bahan Bakar Minyak (BBM) di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) kian menjadi-jadi. Antrian panjang sering terjadi di setiap SPBU yang menampung bio solar. Bahkan, akhir-akhir ini, Pertalite pun ikut langka di Kaltim.
Ketua Pengurus Kordinator Cabang atau PKC PMII Zainuddin mengatakan pemerintah kabupaten/kota, provinsi, dan pusat tidak benar-benar siap dalam menyambut perpindahan ibu kota, melihat provinsi yang menjadi salah satu penyuplai kekayaan sumber daya alam dalam bidang minyak dan gas malah mengalami kelangkaan di wilayah sendiri.
“Saya rasa, pemerintah provinsi dan pusat tidak siap dalam menyambut hajat besar, yaitu perpindahan Ibu Kota Negara Nusantara. Bagaimana ini bisa terjadi, provinsi yang notabenenya amat kaya dengan sumber daya alam, khususnya di bidang minyak dan gas alam, bisa mengalami kelangkaan," tuturnya kepada awak media, Selasa (26/7).
Baca juga: Pendaftar Program Subsidi Tepat Sasaran Tembus 220 Ribu Kendaraan
Pemerintah seakan tutup mata dan telinga melihat hal yang sangat krusial terjadi di masyarakat kelas bawah, misalnya di Balikpapan yang hanya terdapat 4 SPBU dengan salah satu SPBU juga tidak efektif.
"Saya berharap terkait kelangkaan BBM yang terjadi di wilayah Kaltim ini bisa dapat di tuntaskan dalam waktu dekat. Jika pemerintah Provinsi Kaltim dalam seminggu ke depan tidak memberikan kejelasan, saya akan melakukan konsolidasi besar-besaran bersama elemen masyarakat, mahasiswa dan buruh khususnya supir Se Kaltim," katanya.
Ia mengatakan, ini adalah permasalahan yang amat serius, maka pemerintah daerah hingga pusat harus serius menanganinya.
"Mereka harus membuka mata bagaimana kesedihan masyarakat kaltim saat berburu solar, kami sering sekali mendapatkan keluhan dari keluarga supir-supir yang mengantri hingga 2-3 malam, bahkan ada beberapa juga istrinya ikut mengantri solar berhari-hari di SPBU," ucapnya.
"Permasalahan antrian ini telah terjadi bertahun-tahun, Isran Noor sebagai Gubernur, tidak boleh menutup mata dalam permasalahan ini, bagaimanapun supir adalah warga kaltim yang harus mereka perhatikan, kesejahteraan masyarakat kaltim harus jadi titik point utama, untuk apa SDA berlimpah dibumi etam, namun warganya masih sangat sengsara dalam mencari BBM," tambahnya.
Lucunya, kata ia, pada April 2022 Mentri ESDM pernah sidak di Kaltim, bahkan di media nasional tampak terbaca tidak ada antrian panjang di SPBU.
"Inikan sama saja pembodohan dalam ruang publik, dimediasi dilaporkan seolah-olah tak terjadi kekacauan, namun realitas di lapangan supir-supir menjerit saat mencari bio solar di tiap SPBU," katanya. (RO/OL-1)
Bahkan sempat direviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menyatakan prosedur penunjukan sesuai pedoman pengadaan Pertamina.
Hukum seharusnya berfungsi sebagai tools of justice, alat untuk menegakkan keadilan, bukan berubah menjadi tools of politics demi memperoleh dukungan masyarakat.
WAKIL Menteri ESDM periode 2016-2019 Arcandra Tahar mengatakan, Indonesia tetap memerlukan impor kilang dan BBM pada 2018, karena produksi dalam negeri belum mencukupi kebutuhan kilang.
Untuk itu Imron meminta Pertamina agar terus meningkatkan kinerja, melalui lifting yang terus meningkat diharapkan bisa mendukung upaya ketahanan energi nasional.
Di Provinsi Aceh, dari total 156 SPBU, sebanyak 151 SPBU atau sekitar 97% telah kembali beroperasi.
Anggapan bahwa mengisi bensin di siang hari mendapatkan volume lebih sedikit ketimbang di malam hari memang memiliki landasan ilmiah, namun dampaknya tidaklah signifikan.
KLH/BPLH menyegel dua perusahaan di Kutai Kartanegara, Kaltim, yang diduga mencemari sungai dan berkontribusi terhadap tekanan terhadap populasi Pesut Mahakam.
Suasana di kawasan Istana Negara IKN tampak steril dengan pengamanan ketat dari Paspampres dan Polisi Militer.
Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.
GUBERNUR Kalimantan Timur Rudi Mas'ud (Harum) berkomitmen menjadikan pendidikan sebagai instrumen utama dalam memutus rantai kemiskinan dan kebodohan di Bumi Etam.
Tahun depan, program UKT gratis akan diperluas ke seluruh universitas di Kaltim mencakup semester 1 hingga semester 8.
Kalimantan Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan senilai Rp7,5 miliar untuk membantu korban banjir di tiga provinsi di Sumatra yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved