PEMERINTAH daerah diminta lebih optimal dalam mengucurkan APBD, karena penting untuk membantu pemulihan ekonomi di masyarakat.
Hal ini disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat,
Herawanto, usai meluncurkan West Java Economic Society dan West Java
Digital Economic Festival 2022 di Kantor BI, Senin (25/7).
Herawanto mengatakan, untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, pemerintah daerah harus disiplin untuk menguncurkan anggaran. "Belanja APBD ini jadi kunci bergeraknya perekonomian di daerah. Karena, akan jadi masalah kalau APBD tidak terbelanjakan."
Herawanto menilai, di tengah risiko stagnasi pertumbuhan ekonomi dan
tingginya tekanan inflasi, diperlukan penguatan ekonomi domestik untuk
mencapai stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, optimalisasi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru melalui implementasi digitalisasi di seluruh aspek menjadi hal yang sangat strategis.
Menurutnya, Bank Indonesia di daerah dan pemerintah daerah telah
berperan aktif dalam arus transformasi digital yang manfaatnya dapat
dirasakan oleh pelaku usaha, akademisi, maupun masyarakat secara umum.
"Sejak pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah
(TP2DD), implementasi digitalisasi di daerah telah membuahkan berbagai
hasil yang memuaskan."
Saat ini, lanjut dia, TP2DD sudah terbentuk di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat. Hampir semua daerah antusias mendigitalisasikan semua layanannya. Walaupun, realisasinya berbeda-beda di kabupaten/kota.
"Saya lihat beberapa ada yang maju meninggalkan yang lainnya. Misalnya,
Sumedang sistemnya sudah berbasis teknologi dan sudah maju. Begitu juga, untuk pemerintahan dan transaksinya. Kami dorong digitalisasi di aspek lain yakni bisnis dan dunia pendidikan," paparnya.
Selain Sumedang, kata dia, Kota Bandung memiliki sistem digitalisasi yang sudah maju. Dua kota ini, sudah cukup maju sistem digitilasasinya.
"Banyak yang berproges tapi belum advance. Yang sudah maju ada Bogor,
Sukabumi, dan Banjar," katanya.
Digitalisasi kampus
Menurutnya, sebagai upaya semakin memperluas manfaat serta meningkatkan
inklusivitas implementasi digitalisasi di Jawa Barat, pada gelaran
Policy Dialogue ini juga dirangkaikan dengan Launching West Java
Economic Society (WJES) 2022 dan West Java Digital Economic Festival
(WJDEF) 2022.
Mengusung program Perluasan Implementasi Digitalisasi Kampus, WJES dan WJDEF 2022 berkomitmen untuk semakin memperluas implementasi digitalisasi kampus yang mencakup area digitalisasi sistem informasi akademik, digitalisasi proses pembelajaran dan digitalisasi sistem pembayaran antara lain melalui optimalisasi penggunaan QRIS pada
ekosistem kampus.
Saat ini, kata dia, telah terdapat 10 perguruan tinggi di Jawa Barat
yang telah mengimplementasikan program digitalisasi kampus, yang
diharapkan pada tahun ini jumlahnya meningkat menjadi 23 perguruan
tinggi.
"Semangat digitalisasi kampus tersebut merupakan salah satu upaya strategis untuk mempercepat pengembangan ekosistem digital dalam kerangka kolaborasi pentahelix," katanya. (N-2)
