Di 2023, Pemkab Garut Targetkan Stunting Maksimal 14 Persen

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Garut, Jawa Barat menargetkan angka stunting tahun depan (2023) maksimal berada di angka 14 persen. Petugas terus melakukan pendataan dengan penimbangan oleh tim percepatan penanganan stunting kepada 32 ribu anak yang berada di 421 Desa, 21 Kelurahan tersebar di 42 Kecamatan.

Wakil Bupati yang juga Ketua tim percepatan penurunan stunting (TPPS) Kabupaten Garut, Helmi Budiman mengatakan, tim percepatan penanganan stunting di daerahnya masih terus melakukan pendataan terhadap seluruh balita tersebar di 42 kecamatan. Saat ini baru mencapai angka 90 persen dan yang sudah ditimbang, dari jumlah itu diketahui 16 persen di antaranya merupakan balita stunting.

"Jadi kita sambil jalan dan nanti yang kurang tinggal ditambahkan sehingga di tahun 2023 target harus 14 persen, maksimal 14 persen itu harus bisa tercapai. Karena, angka stunting yang paling banyak berada di wilayah Garut Kota, Limbangan dan Wanaraja. Untuk mencapai target ini semua dinas harus turun langsung ke lapangan dan melibatkan masyarakat dalam penanggulangan stunting," pesannya, Rabu (6/7/2022).

Wabup Helmi menegaskan, untuk mencapai target agar semua dinas intansi terlibat turun langsung ke lapangan. Dengan percepatan yang dilakukan agar semua mengerahkan seluruh kemampuan boleh Satgas dan kemudian bisa dibantu dari Dinas Kesehatan supaya angka stunting menurun.

"Kegiatan penilaian merupakan kegiatan evaluasi penaggulangan stunting yang telah dilakukan Kabupaten Garut tahun 2021, dan kekurangannya apa yang menjadi hambatan kendalanya harus bisa teratasi tahun 2022 ini, nanti kita tambahkan beberapa program yang memang (di) tahun 2021 itu (perlu) evaluasi," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Kabupaten Garut, Yayan Waryana mengatakan, Pemkab Garut selama ini tetap berkomiten dalam penanggulangan stunting yang dilakukan tim penilai ini terdiri dari berbagai unsur khususnya dari Provinsi Jawa Barat dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

"Kalau menurut saya hasil belum ya kita belum dapat, tapi berdasarkan paparan disampaikan sekalipun tergesa-gesa waktunya, (karena) materi kita cukup banyak tetapi kita dibatasi dengan durasi waktu yang sangat terbatas, tapi Alhamdulillah nanti materi tersebut akan kita sampaikan ke tim penilai pekerja dari Provinsi Jawa Barat agar bisa dipelajari lebih lanjut," paparnya.

Menurutnya, di tahun anggaran berjalan yaitu tahun 2022 sudah melakukan langkah-langkah konkret dalam penanggulangan stunting ini, salah satunya melalui gerakan bersama Bulan Pencarian Stunting (BPS). Namun, pada tahun anggaran berjalan di 2022 sudah melakukan langkah sebagai pelajaran sangat berharga (atau) best practice bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Gerakan bersama penimbangan Bulan Pencarian Stunting, dan itu terbukti dari angka 35,2 yang dilansir Kemenkes RI berdasarkan hasil survei dan nilainya sekarang angkanya di 15,6 persen sudah by name by address dari sekitar 31 ribuan balita yang stunting, baik baduta maupun balita," tandasnya. (OL-13)

Baca Juga: Korban Gigitan Anjing di Sikka Meningkat, Kemenkes Kirim VAR untuk Manusia