Belum Ada Temuan PMK di Papua, Pemerintah Daerah Larang Ternak dari Luar pada Idul Adha

PEMERINTAH akan menyiapkan dana ganti rugi atas sapi-sapi peternak yang dimusnahkan karena penyakit mulut dan kuku (PMK). Besaran
ganti rugi Rp10 juta per satu ekor sapi.

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi Papua, Semuel Siriwa kepada Media Indonesia, Minggu (26/6) menjelaskan, hingga saat ini belum ada laporan dari lapangan tentang adanya PMK di provinsi paling timur Indonesia itu. Sehingga, belum ada pembicaraan maupun petunjuk mengenai ganti rugi tersebut.

"Dinas Pertanian dan Pangan Papua berharap penyakit PMK tidak
terjadi di Papua. Oleh karena itu belum ada pembicaran tentang ganti rugi sapi di Papua," terangnya.

Dikemukakan Semuel, sejak awal kemunculan dan mewabahnya PMK sapi,
pihaknya langsung mengeluarkan Surat Edaran peningkatan Kewaspadaan
terhadap PMK Sapi kepada seluruh dinas kabupaten/kota se-Papua pada
12 Mei lalu.

Selain itu, lanjut Semuel Siriwa, guna mencegah masuknya PMK pada SApi di Papua, pihaknya atas nama pemerintah provinsi Papua memastikan pelarangan hewan ternak masuk Papua. Bahkan, untuk perayaan Idul Adha pihaknya tetap melarang pemasukan ternak dari luar Papua.

Dia juga memastikan kecukupan kebutuhan hewan kurban seperti Sapi, kambing akan diambil dari dalam Papua. Yaitu bisa antar Kabupaten seperti dari Keerom, Merauke, Sorong dan beberapa potensi ternak hewan lainnya di Papua

"Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi Papua juga sudah menyampaikan kepada Dinas Peternakan kabupaten/kota agar dapat melakukan
sosialisasi dan pemantauan kepada semua pelaku usaha ternak agar sedini
mungkin melakukan pencegahan supaya PMK tidak terjadi di Papua. Pencegahan dimaksud salah satunya adalah larangan memasukan hewan dan daging ternak berkuku genap dari luar Papua," paparnya. (N-2)