Headline
Hakim mestinya menjatuhkan vonis maksimal.
Talenta penerjemah dan agen sastra sebagai promotor ke penerbit global masih sangat sedikit.
PENYALURAN bantuan langsung tunai (BLT) yang dianggarkan dari dana desa tahun ini di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, hingga sekarang masih berlangsung. Para penerimanya merupakan warga kurang mampu yang terdampak pandemi covid-19.
Kepala Desa Sindanglaka Kecamatan Karangtengah, Asep Kurtubi, menuturkan sesuai surat edaran dari Kementerian Desa dan PDTT, skema pengalokasian dana desa dialokasikan untuk beberapa kegiatan. Rinciannya, 40% dialokasikan untuk bantuan langsung tunai, 20% untuk ketahanan pangan, 8% untuk penanganan covid-19, dan sisanya 32% untuk pemberdayaan masyarakat.
"Tahun ini dana desa yang diterima Desa Sindanglaka sebesar Rp1.068.000.000," kata Kurtubi, Senin (13/6).
Di Desa Sindanglaka terdapat sekitar 120 keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan BLT dana desa. Penyalurannya dilakukan sebanyak 12 kali selama satu tahun. "Hingga saat ini baru salur kelima dari total 12 kali penyaluran," tuturnya.
Mengacu aturan dari pemerintah pusat, kata Kurtubi, sejatinya KPM BLT dana desa harus orang yang sama. Namun teknis di lapangan, Kurtubi berinisiatif KPM BLT dana desa disalurkan kepada penerima yang berbeda dengan alasan agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial bagi warga kurang mampu lainnya.
"Menurut aturan pemerintah, satu tahun full orangnya itu-itu juga. Tapi memang karena ini teknis, yang namanya di lapangan, pusat itu enggak tahu. Dengan berbagai pertimbangan, per tiga bulan saya ganti KPM-nya," bebernya.
Kurtubi tak memungkiri kerap mendapat masukan, keluhan, hingga desakan agar warga kurang mampu lain yang tak terdata, bisa tercatat sebagai penerima BLT dana desa. Setelah melalui proses rembuk desa dengan melibatkan berbagai elemen pemerintahan desa, termasuk RT dan RW, disepakati ada pergantian penerima BLT dana desa.
"Karena ini (penerima BLT dana desa) selektif, saya juga sudah berkoordinasi dengan RT dan RW. Jadi per tiga bulan kami ganti penerima BLT dana desa. Jadi kalau ditotal, ada 480 orang KPM BLT dana desa. Semua sesuai kesepakatan," tegasnya.
Dana desa yang diterima Desa Sindanglaka tahun ini sebesar lebih kurang Rp1.068.000.000. Besarannya naik dibanding tahun lalu yang sekitar Rp974 juta. "Pencairannya baru tahap pertama dari tiga kali tahapan pencairan," pungkasnya. (OL-15)
Para pekerja penerima BSU ini harus terdaftar aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Penyaluran bantuan akan dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.
Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI, Hakim Agung Yulius, kembali memimpin aksi Mahkamah Agung Peduli berupa penyaluran bantuan sosial
SEBAGAI wujud dukungan terhadap program Pemprov DKI Jakarta, Bank DKI kembali melakukan distribusi Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ)
Bawaslu sedang menelusuri dugaan pendistribusian bantuan sosial (bansos) berstiker capres dan cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan pihaknya akan memastikan agar program bantuan sosial (bansos) tahun 2024 tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik
Presiden Jokowi belakangan ini kerap membagi-bagikan bansos ke masyarakat secara langsung. Ini penjelasan Istana.
Saat ini berbagai program pembangunan pusat dilakukan di desa, namun peran masyarakat untuk ikut berpartisipasi masih perlu dioptimalkan.
Meski dalam sepuluh tahun terakhir, prevalensi stunting terus mengalami penurunan, Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 menunjukkan prevalensi stunting masih 21,5%.
Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi menggelar Sekolah Antikorupsi yang diikuti 7.810 kepala desa se-Jawa Tengah.
Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk berharap program ‘JAGA DESA’ ini dapat menjadi langkah strategis untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan dana desa,
DESA mengalami transformasi. Namun, transformasi tersebut belum sepenuhnya menghantarkan desa ke pintu gerbang kedaulatan dan kesejahteraan rakyat.
Dalam konferensi pers yang digelar usia pertemuan, Yandri mengakui bahwa tidak semua kepala desa memahami pertanggungjawaban keuangan dana desa.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved