Headline
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Warga bahu-membahu mengubah kotoran ternak menjadi sumber pendapatan
ANGGOTA Komisi IV DPR RI, Kamis (31/3) turun langsung mengecek stok pangan yang disiapkan Bulog dalam menghadapi Ramadan di Jawa Tengah.
Pada kesempatan itu, rombongan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi, didampingi Direktur Keuangan Bulog Bagya Mulyanto,
mengunjungi Gudang Bulog Randu Garut, Semarang.
Dedi mengatakan, menjelang Ramadan, pihaknya sengaja melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah untuk memantau ketersediaan dan harga komoditas pangan yang dibutuhkan masyarakat. Kunjungan Kerja Spesifik Masa Persidangan IV ini sekaligus memastikan bahwa stok bahan pangan selama Ramadan hingga Lebaran nanti dalam kondisi aman.
"Kami sudah melihat di gudang Bulog ini stok cukup, beras cukup, kebutuhan lain relatif cukup. Sudah masyarakat tenang saja, jangan berebut lagi di pasar," kata Dedi, di Gudang Bulog Randu Garut.
Dedi menuturkan, sebelum mendatangi gudang Bulog, bersama rombongan Komisi IV DPR RI dan instansi terkait juga sudah melakukan pengecekan ke sejumlah pasar tradisional di Kota Semarang. Menurutnya, harga sembako di pasar relatif stabil dan belum ada kenaikan yang signifikan.
"Sejumlah kebutuhan pangan, terutama minyak goreng, beras dan lainnya sudah cukup banyak. Sangat aman untuk mencukupi kebutuhan masyarakat saat Ramadan dan Lebaran nanti," tandasnya.
Terkait harga komoditas pangan di pasar, dari hasil pantauannya, diakui
Dedi, harga yang disampaikan pemerintah sedikit berbeda. Bahkan, lebih
murah harga di pasar.
"Misalnya harga cabai merah disebut Rp51 ribu per kilogram, tetapi saat
dipantau langsung ke pasar harganya Rp50 ribu per kilogram. Bahkan, harga bawang dikatakan Rp30 ribu per kilogram tetapi di pasar hanya Rp25 ribu per kilogram," ujarnya.
Menurutnya, kondisi tersebut masih dalam kategori standar dan di bawah
ketentuan pemerintah. Namun yang lebih penting, pemerintah harus terus
mendorong daya beli masyarakat meningkat selama Ramadan hingga Lebaran
mendatang.
"Saya sudah keliling pasar, memastikan ketersediaan bahan pokok beserta
harganya. Semua stok aman, harga relatif stabil. Hanya saja sekarang daya beli masyarakatnya saja yang perlu didorong, karena banyak pekerjaan yang belum normal sampai dengan hari ini," ungkap Dedi.
Untuk itu, lanjutnya, DPR RI akan meminta pemerintah untuk terus melakukan sejumlah upaya dan kebijakan, dalam rangka mendorong daya beli masyarakat menjelang Ramadan. Dengan begitu, roda perekonomian masyarakat bisa terus bergerak memasuki bulan puasa hingga Lebaran mendatang.
Direktur Keuangan Bulog Bagya Mulyanto menambahkan, ketersediaan beras
yang ada di seluruh gudang Bulog di Indonesia dalam posisi aman dan cukup untuk kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan hingga Lebaran.
Pasokan beras Bulog berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa
Barat serta Sulawesi Selatan.
"Saat ini, ketersediaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) mencapai sekira 800 ribu ton. Beras yang sesuai penugasan tersebut, sampai saat ini masih tersedia. Selain itu, masyarakat petani kita juga sedang panen raya, sehingga stoknya cukup. Jadi, untuk beras tidak ada masalah dan harga stabil," imbuh Bagya.
Bagya menjelaskan, Bulog juga terus menjamin kualitas beras yang akan
didistribusikan dalam keadaan bagus dan layak dikonsumsi masyarakat. (N-2)
KETUA DPR Puan Maharani menegaskan bahwa pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tak pernah ditutupi.
PBHI Sebut DPR Sering Absen dan tak Serius Ikuti Sidang Gugatan UU TNI di MK
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai pencegahan terhadap saksi termasuk tindakan upaya paksa. Bahkan, tidak semestinya diberlakukan kepada seseorang yang belum menjadi tersangka.
Surat usulan pemakzulan terhadap Gibran telah dikirimkan Forum Purnawirawan TNI kepada MPR/DPR RI sejak bulan lalu.
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Ketua Komisi II DPR itu mengatakan saat ini DPR juga belum menentukan sikap resmi. Soal putusan MK masih jadi topik diskusi antarfraksi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved