Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
AKSI massa menggelar solidaritas untuk Almarhum Jurkani di depan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Selatan (Kalsel). Mereka tergabung dalam Kelompok Pemerhati Kinerja Aparatur Pemerintah dan Parlemen (KPK-APP).
Dalam salah satu tuntutannya, massa menyebut ada dugaan pembiaran terhadap penambang ilegal yang kembali beroperasi di konsesi milik PT Anzawara Satria, lokasi yang sebelumnya diadvokasi Jurkani.
Koordinator KPK-APP, Aliansyah mengatakan, para penambang liar ini berani menerobos garis polisi atau police line. Sementara pihak kepolisian dinilai tidak melakukan tindakan.
"Hari ini kembali bekerja mereka (penambang ilegal). Di mana peran aparat penegak hukum. Sudah ada police line oleh Bareskrim, kok masih dikerjakan," ungkap Aliansyah dalam orasi yang disampaikan melalui keterangan resminya, Rabu (9/2).
Jurkani, kata Aliansyah, adalah seorang advokat di Kalsel yang dianiaya hingga tewas pada November tahun lalu. Saat itu, Jurkani sedang menjadi Kuasa Hukum Anzawara dalam menghadapi serbuan penambang ilegal.
Sejauh ini, polisi sudah menangkap dua orang tersangka dan tengah menjalani proses sidang di Pengadilan Negeri Batulicin. Sedangkan dua orang terduga pelaku lainnya masih buron.
"Kemarin Jurkani korban pembunuhan di Anzawara. Belum kering kuburnya, Anzawara kembali dijarah oleh mafia-mafia hukum. Ini adalah pelecehan terhadap aparat penegak hukum," tegas Aliansyah.
Pada kesempatan terpisah, Komisioner Komisi Kejaksaan RI, Bhatara Ibnu Reza menyatakan hal serupa saat menerima audiensi Tim Advokasi Jurkani yang diwakili Muhamad Raziv Barokah, pada akhir Januari lalu.
Diakui oleh Bhatara, penegakan hukum di Kalsel kerap tampak lemah, bahkan bukan hanya pada kasus Jurkani, namun pada banyak kasus lainnya.
“Dalam konteks penegakan hukum, untuk Kalsel memang cukup bermasalah. Tidak hanya saat ini, kami juga sering mendapat informasi dari pihak-pihak lain tentang permasalahan yang terjadi di sana,” beber Bhatara. (OL-13)
Baca Juga: Pengawasan Tiga Bandara Kalteng Diperketat
JARINGAN Advokasi Tambang (Jatam) menilai reaksi DPR RI mengenai memperketat pengawasan terhadap oknum yang bekingi tambang sudah sangat telat.
SATUAN Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) kembali menindak aktivitas tambang ilegal di wilayah Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung.
Dian melihat langsung aktivitas penggalian dengan menggunakan alat berat. Dia langsung memerintahkan untuk menghentikan seluruh kegiatan penggalian.
Kementerian Kehutanan bersama TNI menghancurkan 31 tenda biru penambang emas ilegal di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak.
Kapolsek Pangean Iptu Aman Sembiring menegaskan tindakan tegas ini merupakan wujud komitmen pihaknya dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah kerusakan ekosistem sungai
PENGAMAT energi Hanifa Sutrisna mengingatkan salah satu hal yang perlu diwaspadai pemerintah dalam persoalan sumur minyak rakyat adalah keterlibatan sejumlah oknum.
Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan menyatakan bahwa paparan dan usulan yang disampaikan oleh Anggota DPD RI Muhammad Hidayattollah menjadi catatan dan atensi bagi kementerian.
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup akan melakukan audit lingkungan terhadap 182 perusahaan tambang dan sawit yang dinilai menjadi penyebab kerusakan lingkungan dan bencana banjir
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan meningkatkan status kebencanaan menjadi tanggap darurat bencana hidrometeorologi menyusul semakin parahnya kondisi banjir di wilayah tersebut.
BPBD terus menggenjot langkah-langkah strategis untuk meningkatkan mitigasi bencana.
Data Pusdalops BPBD Kalsel mencatat sejumlah wilayah Kalsel saat ini mengalami banjir meliputi Kabupaten Banjar, Balangan dan Hulu Sungai Utara.
(KPK) membeberkan modus dugaan pemerasan terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan tiga orang jaksa di Kalsel. KPK telah menetapkan tiga tersangka
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved