Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
AKSI massa menggelar solidaritas untuk Almarhum Jurkani di depan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Selatan (Kalsel). Mereka tergabung dalam Kelompok Pemerhati Kinerja Aparatur Pemerintah dan Parlemen (KPK-APP).
Dalam salah satu tuntutannya, massa menyebut ada dugaan pembiaran terhadap penambang ilegal yang kembali beroperasi di konsesi milik PT Anzawara Satria, lokasi yang sebelumnya diadvokasi Jurkani.
Koordinator KPK-APP, Aliansyah mengatakan, para penambang liar ini berani menerobos garis polisi atau police line. Sementara pihak kepolisian dinilai tidak melakukan tindakan.
"Hari ini kembali bekerja mereka (penambang ilegal). Di mana peran aparat penegak hukum. Sudah ada police line oleh Bareskrim, kok masih dikerjakan," ungkap Aliansyah dalam orasi yang disampaikan melalui keterangan resminya, Rabu (9/2).
Jurkani, kata Aliansyah, adalah seorang advokat di Kalsel yang dianiaya hingga tewas pada November tahun lalu. Saat itu, Jurkani sedang menjadi Kuasa Hukum Anzawara dalam menghadapi serbuan penambang ilegal.
Sejauh ini, polisi sudah menangkap dua orang tersangka dan tengah menjalani proses sidang di Pengadilan Negeri Batulicin. Sedangkan dua orang terduga pelaku lainnya masih buron.
"Kemarin Jurkani korban pembunuhan di Anzawara. Belum kering kuburnya, Anzawara kembali dijarah oleh mafia-mafia hukum. Ini adalah pelecehan terhadap aparat penegak hukum," tegas Aliansyah.
Pada kesempatan terpisah, Komisioner Komisi Kejaksaan RI, Bhatara Ibnu Reza menyatakan hal serupa saat menerima audiensi Tim Advokasi Jurkani yang diwakili Muhamad Raziv Barokah, pada akhir Januari lalu.
Diakui oleh Bhatara, penegakan hukum di Kalsel kerap tampak lemah, bahkan bukan hanya pada kasus Jurkani, namun pada banyak kasus lainnya.
“Dalam konteks penegakan hukum, untuk Kalsel memang cukup bermasalah. Tidak hanya saat ini, kami juga sering mendapat informasi dari pihak-pihak lain tentang permasalahan yang terjadi di sana,” beber Bhatara. (OL-13)
Baca Juga: Pengawasan Tiga Bandara Kalteng Diperketat
PENGAMAT energi Hanifa Sutrisna mengingatkan salah satu hal yang perlu diwaspadai pemerintah dalam persoalan sumur minyak rakyat adalah keterlibatan sejumlah oknum.
POLRI berkomitmen untuk memberantas penambangan dan pengolahan minyak ilegal di wilayah Sumatera Selatan (Sumsel)
Pengeboran sumur minyak secara ilegal masih marak terjadi di Indonesia. Ini menjadi persoalan yang harus segera ditangani pemerintah baru.
Aplikasi Simbara mengawasi rangkaian proses mulai dari hulu sampai hilir, mulai dari perencanaan.
Penyidik menetapkan pelaku IM yang merupakan pemodal dalam kasus ini sebagai tersangka.
KEPOLISIAN Daerah (Polda) Sumatra Barat (Sumbar) menangkap dua orang operator yang diduga melakukan aktivitas penambangan emas ilegal di wilayah Kabupaten Solok.
KELANGKAAN dan melambungnya harga gas elpiji 3 kg (gas melon) di sejumlah daerah di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali terjadi dalam beberapa waktu terakhir.
Dalam arahannya Muhidin berharap pasangan Lisa-Wartono mampu mengemban amanah dan menjalankan tugas dengan baik, kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Banjarbaru.
SEKOLAH Rakyat di Provinsi Kalimantan Selatan segera beroperasi. Sebanyak 225 calon siswa berhasil lolos seleksi sekolah rakyat untuk jenjang SMP dan SMA
Data Kementerian UMKM mencatat hingga pertengahan Juni 2025 total penyaluran KUR di wilayah Kalimantan sebesar Rp7,64 trilliun.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong masuknya investasi hijau (green investment) sebagai pengganti investasi sektor pertambangan.
Dalam sepekan Operasi Kepolisian Sikat 1 Intan 2025 yang dilaksakana oleh Polda Kalse, sebanyak 135 orang preman berhasil ditangkap.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved