BNPT Bahas Radikalisme dengan Forkopimda-Tokoh Masyarakat di Bandung

BADAN Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menggelar silaturahim dan dialog bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh masyarakat, dan tokoh agama dalam rangka pencegahan paham radikal terorisme di Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Dialog ini untuk membangun daya imunitas dan kekebalan warga bangsa dalam menghadapi berbagai macam virus, seperti virus intoleransi, radikalisme, dan terorisme yang menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia, pemerintah melalui BNPT terus memberikan pemahaman kepada seluruh elemen masyarakat mengenai bahayanya virus tersebut.

Deputi I Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT Mayjen TNI Nisan Setiadi, seperti dikutip Antara di Jakarta, Kamis (13/1), mengatakan bahwa silaturahmi ini merupakan sinergi bersama pemerintah kabupaten/kota merupakan misi penting BNPT dalam melakukan pencegahan radikalisme dan terorisme hingga ke daerah pelosok.

Hal ini, kata dia, juga sebagai upaya untuk membangun sinergi dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam mewujudkan Indonesia yang harmoni dalam kebinekaan.

Baca juga: Cegah Radikalisme, Jabar-BNPT Kembangkan Kolaborasi Pentaheliks

Nisan mengatakan bahwa silaturahim dan dialog kebangsaan ini merupakan salah satu cara BNPT untuk membangun sinergi, koordinasi, dan kolaborasi dengan berbagai pihak, terutama pemerintah daerah dalam memperkuat wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional demi terwujudnya Indonesia yang harmoni dalam kebinekaan.

Bupati Bandung Dadang Supriatna mengatakan bahwa Pemkab Bandung berencana untuk membuat Peraturan Daerah (Perda) Anti Radikalisme dan Intoleransi sebagai upaya mencegah paham radikalisme masuk ke Kabupaten Bandung sekaligus sebagai antisipasi terhadap warga agar tidak terpapar radikalisme dan terorisme.

"Ke depan, saya pun sepakat untuk membuat perda (antiradikalisme) karena bagaimanapun regulasi ini sangat penting sebagai acuan dalam melaksanakan langkah-langkah selanjutnya," kata Dadang.

Jika melihat semua orang berpotensi untuk menjadi intoleran dan radikal, tentunya harus diawali dengan langkah langkah regulasi untuk dijadikan acuan.

"Kami akan berunding dengan Ketua DPRD Kabupaten Bandung, dan kami akan adakan kajian akademisi atau kajian dari sektor daerah lainnya sehingga bisa mengeluarkan perda," ungkap Kang DS, sapaan akrab Bupati Bandung.

Menurut Kang DS, peran RT dan RW sangat besar dalam upaya pencegahan munculnya gerakan radikal dan terorisme. "Saya sudah tingkatkan insentif RT dan RW. Maka, saya berharap para pengurus RT dan RW harus menjadi ujung tombak dalam mendeteksi berbagai kerawanan sosial sejak dini, dan mengawasi lingkungan, 1 x 24 jam tamu wajib lapor," ujarnya. (Ant/S-2)