Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut (Sumatera Bagian Utara) berhasil meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan sepanjang 2021 melalui program penilaian Proper yang diselenggarakan KLHK.
Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Asep Wicaksono Hadi mengatakan, pihaknya meraih tujuh penghargaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Proper) Hijau 2021 yang diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). "Salah satu penghargaan Proper Hijau 2021 di lingkungan Pertamina Patra Niaga Sumbagut adalah untuk Fuel Terminal (FT) Medan Group," ungkapnya, Sabtu (1/1).
Proper Hijau selanjutnya untuk FT Sei Siak, diikuti FT Pematang Siantar, FT Lhokseumawe dan untuk Integrated Terminal (IT) Teluk Kabung. Kemudian untuk Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) Minangkabau dan DPPU Hang Nadim.
Menurut Asep, ini merupakan salah satu capaian keberhasilan perusahaan dalam mengelola lingkungan sekaligus pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program CSR. Terlebih, jumlah penghargaan Proper Hijau yang diperoleh pada 2021 lebih banyak dari tahun sebelumnya.
Manager HSSE Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Andri Prasetyanto mengatakan, pada 2020 pihaknya masih mendapat empat penghargaan Proper Hijau. Itu berarti Pertamina Patra Niaga Sumbagut berhasil memertahankannya dan menambah tiga lagi penghargaan Proper Hijau pada tahun ini.
Selain tujuh Proper Hijau, Pertamina Patra Niaga Sumbagut juga meraih tujuh penghargaan Proper Biru. Yakni untuk FT Sabang, FT Krueng Raya, FT Meulaboh, FT Gunung Sitoli, FT Simeulue, FT Kisaran dan IT Dumai.
Bertambahnya Proper Hijau ini, menurut dia, akan melecut semangat Pertamina Patra Niaga meningkatkan kualitas program CSR, terutama yang fokus pada pemberdayaan masyarakat. Mereka juga akan mempererat kolaborasi dengan masyarakat untuk menciptakan perubahan yang berdampak positif dan berkelanjutan.
Penilaian Proper oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dilakukan berdasarkan beberapa indikator. Di antaranya pelaksanaan life cycle assesment, reduksi emisi dan gas rumah kaca serta pengolahan limbah non B3. Kemudian pemberdayaan masyarakat, tanggap bencana dan inovasi sosial, efisiensi energi konservasi air serta perlindungan keanekaragaman hayati. (OL-15)
ANGGOTA Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Ateng Sutisna, mendukung langkah Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yang menggugat enam perusahaan besar atas dugaan keterlibatan bencana banjir Sumatra
Kerusakan padang lamun di pesisir Jawa dan sebagian Sumatra berpotensi menjadi salah satu sumber emisi karbon tersembunyi terbesar di Indonesia.
Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL) Subhan mengatakan, dari total 18 unit huntara, tiga unit telah dihuni warga Desa Gedumbak
Donasi ini merupakan hasil penggalangan dana sukarela dari Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai BUMD, serta masyarakat Kabupaten Sumedang
SATUAN Tugas Pemulihan Pascabencana (Galapana) DPR RI mengungkapkan empat permasalahan utama yang harus segera dituntaskan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Sumatra.
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Ahmad Heryawan mendukung Kemendagri mengalokasikan anggaran sebesar Rp59,25 triliun untuk pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Sumatra.
Menurut Menteri Lingkungan Hidup, Dr. Hanif Faisol Nuroqif, di tengah ancaman kepunahan berbagai satwa endemik, penyelamatan keanekaragaman hayati adalah prioritas
Volume besar itu tentunya memperparah tekanan terhadap lahan seluas 142 hektar yang sudah menampung sampah Ibu Kota selama lebih dari tiga dekade.
Dunia saat ini tengah menghadapi tiga ancaman serius yang disebut “Triple Planetary Crisis” oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Pemerintah tekankan komitmen industri jalankan EPR demi kelola sampah plastik. Target 100% pengelolaan tercapai pada 2029 lewat kolaborasi multi-pihak.
KLHK melalui Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) menyegel empat perusahaan yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla)
‘’Kolaborasi, termasuk dengan kerja sama dengan pihak swasta menjadi kunci untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang efektif, bernilai ekonomis dan ramah lingkungan,”
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved