Headline

Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.

Fokus

Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.

Mahasiswa Manggarai Barat di Malang Demo Tolak Privatisasi Pantai Pede

Micom
12/5/2016 18:41
Mahasiswa Manggarai Barat di Malang Demo Tolak Privatisasi Pantai Pede
(Foto istimewa)

PULUHAN Mahasiswa Manggarai Barat yang menempuh pendidikan tinggi di sejumlah kampus di Malang, Jawa Timur, menggelar unjuk rasa di kawasan Jalan Tugu Kota Malang, Kamis (12/5), menolak privatisasi Pantai Pede.

Puluhan mahasiswa yang mengenakan baju berwarna merah itu, selain berorasi secara bergantian, juga membentangkan spanduk dan banner bertuliskan "Save Pantai Pede, Pantai Pede Harga Mati, Menolak Privatisasi Pantai Pede" dan lain-lain. Unjuk rasa tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap tanah kelahiran mereka.

"Berdasar UU 8/2003 tentang Pembentukan Provinsi Manggarai Barat, pantai harus dikuasai dan dikelola pemerintah, sedangkan saat ini dikuasai oleh pribadi. Kami menolak pembangunan ruang publik yang terakhir, yakni Pantai Pede, karena itu kami menuntut Gubernur untuk mengembalikannya sesuai UU," kata koordinator aksi, Antonius Junisen.

Di sela aksi di Jalan Tugu (kawasan DPRD), Antonius mengakui aksi yang dilakukan di Kota Malang itu dengan harapan melalui media massa, apa yang mereka perjuangkan bisa tersalurkan dan didengar oleh kepala daerah di Manggarai Barat maupun di pusat.

"Kami juga meminta pertolongan kepada DPRD dan Pemerintah Kota Malang agar aspirasi kami bisa disambungkan kepada pemerintah kami di Manggarai Barat," ucapnya.

Para mahasiswa tersebut khawatir jika aset tersebut dijual dan dikelola untuk kepentingan investor, mau dikemanakan masyarakat yang ada di kawasan itu. Apalagi, Pantai Pede merupakan ruang terbuka hijau yang menjadi primadona bagi masyarakat setempat untuk rekreasi.

Pantai Pede yang selama ini menjadi loaksi wisata bagi masyarakat Manggarai Barat dan sekitarnya itu diincar oleh pihak ketiga, yakni PT Sarana Investasi Manggabar (SIM) untuk dikelola dengan menambah berbagai fasilitas pendukung.

Pemprov NTT berdalih pengelolaan oleh investor itu akan meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar, termasuk pendapatan asli daerah (PAD) provinsi itu. (Ant/X-2)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Gaudens
Berita Lainnya