Terancam Putus Kontrak karena Bertato Bekas Tindik

SEJUMLAH petugas keamanan Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, mendatangi rumah aspirasi anggota DPR RI I Nyoman Parta, saat Hari Raya Kuningan, Minggu (21/11) lalu.

Mereka mengadu terancam  kehilangan pekerjaan karena kontrakn mereka  tidak dilanjutkan oleh  PT Angkasa Pura Sufort (APS), anak perusahan PT Angkasa Pura 1.

Mereka kecewa  dan resah karena ada surat edaran dari Angkasa Pura 1 yang mensyaratkan pegawainya tidak bertato dan pernah bertindik.

Menurut Wayan Suatrawan dan Agus Amik Santosa, perwakilan petugas keamanan itu, mereka adalah Security Avsec yang sudah bekerja di airport selama 13-20 tahun dan tidak pernah ada masalah.

Walau tubuh mereka bertato dan pernah bertindik, mereka memiliki lisensi sebagai Security Avsec.  

Wayan dan Agus mengklaim ada 136 petugas sekuriti yang terancam aturan di surat edaran tersebut. Bahkan jumlah pegawai di bandara yang terancam  tidak  dilanjutkan kontraknya lebih dari 300 orang.

"Saya sebagai anggota dewan yang bermitra tugas dengan Kementerian BUMN akan membawa aspirasi ini ke rapat," kata I Nyoman Parta yang merupakan anggota Fraksi PDIP di Komisi XI DPR RI.

Menurut dia, alasan pemutusan kontrak karena bertato dan ada bekas tindik dalam situasi sekarang ini sudah tidak relevan.

"Mereka sudah ada yg bertato dan pernah bertindik pada saat awal menjadi Security Avsec. Lagi pula, tatonya tidak terlihat ketika menggunakan seragam. Masak gara-gara gambar burung kecil di lengan mereka harus kehilangan pekerjaan mereka," ungkapnya.

Apalagi, sebagian besar pegawai yang terancam putus kontrak adalah warga lokal Bali dan rata-rata sudah berkeluarga. "Saya menduga  rencana ini untuk menghindari beban pembayaran BPJS dan kemudian merekrut tenaga baru yang masih muda," katanya.

Kondisi Bandara Ngurah Rai yang mulai ramai karena wisatawan terus beranjak bangkit membuat kebutuhan pekerja juga mulai meningkat.

Nyoman juga merasa ada prilaku diskriminatif karena ada juga pegawai tetap Angkasa Pura 1 yang memiliki tato.  

"Saya akan  menyampekan dengan APS dan  pihak Angkasa Pura 1, serta Kementerian BUMN untuk meninjau ulang persyaratan itu. Ini aturan tidak adil, diskriminatif, dan tidak manusiawi," tutupnya. (J-1)