Membangun Kalteng Sepenuh Hati

PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Tengah berencana melakukan hilirisasi industri di wilayah setempat. Hal ini bertujuan agar masyarakat Kalimantan Tengah lebih sejahtera.

Gubernur Kalteng Sugianto Sabran mengatakan, selama ini sumber daya alam (SDA) di wilayahnya amat melimpah. Namun, masyarakat sekitar belum merasakan manfaatnya.

“SDA Kalteng ini luar biasa masyarakatnya tidak begitu nikmatin, sedangkan HPH, hak pengusahaan hutan, di Kalteng masuk sejak 1969 namun hilirisasinya ada di luar Kalteng, bahkan ada di Pulau Jawa atau Riau,” ungkap Sugianto di Metro TV, belum lama ini.

Menurut dia, bertahun-tahun lalu, potensi produksi kayu di Kalteng sebanyak 12 juta kubik per tahun. Namun, kini menyusut tersisa 3 juta hingga 4 juta kubik per tahun.

Baca Juga: Gubernur Kalteng Tetapkan UMP 2022 Naik Rp19 Ribu Karena Terimbas Pandemi

Sehingga, pemerintah setempat pun berencana untuk membuat kawasan ekonomi terpadu lengkap dengan akses integerasi dengan pelabuhan air. Pihaknya pun sudah menyiapkan lahan seluas 20 ribu hektare (ha) sebagai bentuk keseriusan dari upaya hilirisasi industri. Rencanannya, hilirisasi dilakukan mulai dari produk kayu, sawit, hingga membangun pabrik mebel di wilayah setempat.

“Kami akan menyurati pemerintah pusat melalui kementerian terkait, agar di Januari 2022, tidak ada lagi SDA bahan mentah keluar Kalteng, minimal sudah setengah jadi, untuk itu hirilisasi industri harus di bangun  di Kalteng,” jelas Sugianto.

Selain itu, Provinsi Kalteng yang didaulat sebagai provinsi terluas kedua setelah Papua ini juga tidak luput dari target Program Strategis Nasional (PSN). Salah satunya ialah program food estate.

Presiden Jokowi telah menetapkan Provinsi Kalteng untuk melaksanakan program pengembangan food estate sebagai daerah yang diharapkan menjadi lumbung pangan nasional. Dalam jangka waktu dekat, lokasi lumbung pangan tersebut berada di Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas seluas 165.000 ha.

Food estate merupakan konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, bahkan peternakan di suatu kawasan. Food estate menjadi salah satu PSN 2020 hingga 2024.

“Kami pun langsung bergerak cepat menindaklanjuti arahan Presiden, di antaranya mempersiapkan infrastruktur penunjang kawasan food estate. Infrastruktur penunjang bertujuan untuk terwujudnya sistem jaringan jalan yang andal, terpadu, dan berkelanjutan pada kawasan food estate di Provinsi Kalteng,” jelas Gubernur.

Manfaat pembangunan serta peningkatan infrastruktur tersebut diharapkan tidak hanya dirasakan oleh para pekerja di kawasan food estate tetapi juga bermanfaat bagi seluruh masyarakat untuk beraktivitas dan memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Langkah Pemprov Kalteng pun sejalan dengan program prioritas nasional yang menitikberatkan pentingnya kesejahteraan masyarakat. Program food estate di Kalteng mempunyai banyak dampak positif, antara lain pembangunan infrastruktur, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. 

Mencermati peluang yang ada, Sugianto pun tidak ragu untuk menyukseskan kebijakan strategis nasional ini. “Kita menyadari ketahanan pangan kini sudah menjadi bagian ketahanan nasional, terlepas untuk mengantisipasi ancaman krisis pangan akibat dampak dari pandemi covid-19. Kalimantan Tengah tanah berkah, siap melahirkan masa depan masyarakat yang sejahtera,” lanjut dia.

Menurutnya, program ini baru saja dimulai dan hasilnya tentu masih belum memuaskan, sehingga membutuhkan  waktu yang lebih lama lagi untuk dapat menilai apakah berhasil atau tidak. Bantuan dari program petani milenial pun menentukan atas kesuksesan food estate ini.

“Kami mendorong agar para lulusan jurusan pertanian mau menjadi petani, sesuai dengan program petani milenial saat ini,” kata dia.

Ia pun optimistis dengan suksesnya program food estate kemandirian Indonesia atas ketahanan pangan pun bisa diwujudkan. Sehingga, Indonesia bisa mengurangi konsumsi bahan impor.

“Tentunya butuh waktu yang panjang, namun hasil dari kerja keras dan ketekunan semoga ke depan Indonesia bisa sesuai dengan cita-cita Bapak Presiden Jokowi untuk tidak butuh lagi impor seperti negara lain,” tandas dia. (Gan/S2-25)