Gerakan Pemuda Papua untuk NKRI Dukung Komitmen Pemerintah dalam Membela HAM

PEMERINTAH berkali-kali menegaskan komitmennya untuk mendukung hal azasi manusia. Hal itu sudah beberapa kali ditunjukan, entah itu melalui Presiden Joko Widodo sendiri, para pejabat, kepolisian, menteri, ataupun TNI

Karena itu Gerakan Pemuda Papua untuk NKRI, merasa kecewa terhadap pihak yang  selalu memberitakan secara negatif setiap upaya pemerintah dalam membela HAM. Salah satunya adalah ketika Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang ingin menerui para peserta Aksi Kamisan di Semarang, Kamis (18/11) lalu namun ditolak.

Baca juga: Komnas HAM: Kekerasan Seksual di Kampus sudah Lama

"Namun dibalik fitnah dan ujaran negatif atas peristiwa tersebut, dari Tanah Papua, kami justru sebaliknya merasa bangga. Sebab saat ditolak untuk menyampaikan sambutan, sosok kepala KSP yang adalah seorang mantan Jenderal Panglima TNI tetap tenang dan tegar dan bahkan mengalah untuk meninggalkan masa," ujar Ketua GPPN  Andy S Komber dalam keterangan tertulisnya.

Sejatinya seorang pemimpin itu, kata dia bukan hanya bangga menerima pujian dari rakyat, namun fitnah dan hinaan bahkan penolakan sekalipun adalah bagian yang tak terpisahkan dari liku hidup seorang pemimpin.

"Dari Tanah Papua, kami tetap bangga dan hormat. Jenderal Moeldoko telah menunjukan sikap keteladanan yang rendah hati, sabar dan tenang dalam menghadapi persoalan, sebab pemimpin adalah pelayan dan siap dalam segala medan," tegasnya.

"Peristiwa penolakan itu praduga kami adalah settingan mereka yang selalu mencari cela untuk menggunting dalam lipatan politik kekuasaan," jelas Andy.

Sebelumnya, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) ITB Ahmad Dahlan Jakarta, Faisal Abdul Rachman juga menyesalkan penolakan peserta aksi Kamisan untuk berdialog dengan KSP Moeldoko. Padahal menurutnya, Moeldoko yang saat itu menjadi pembicara kunci dalam rangkaian Festival HAM 2021 di lokasi yang tidak jauh dari tempat aksi, langsung menemui para aktivis yang sedang melontarkan kritik atas penyelenggaraan Festival HAM 2021 yang dianggap memberikan panggung bagi para pelanggar HAM.

"Yang dilakukan pengunjuk rasa aksi Kamisan ini sangat disesalkan bahwa mereka menolak KSP Moeldoko untuk melakukan ruang dialog. Seharusnya mereka bersyukur, dimana ketika sedang menyuarakan aspirasi, ada pihak pemerintah yang menghampiri untuk merespon, menyambut baik dan mengajak bicara bersama," ujar Faisal dalam keterangannya, Kamis (18/11). (Ant/A-1)