PADA tahun 2021, Lombok Utara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menjadi prioritas penanganan stunting nasional.
Hal ini menjadi wajar dengan masih tingginya angka stunting di Kabupaten Lombok Utara pada triwulan ketiga masih berada di angka 32,14% yaitu dari 23.480 balita terdapat 7.546 balita yang mengalami stunting.
Menjadi tugas berat pemerintah daerah ketika dihadapkan dengan target penurunan stunting nasional pada tahun 2024 menjadi 14%.
Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lombok Utara tidak berpangku tangan dalam menurunkan angka stunting yang menjadi tuntutan nasional. Bahkan keseriusan tersebut telah dilakukan dengan membentuk Tim Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Kabupaten Lombok Utara pada tahun 2020.
Tim ini dibentuk dengan melibatkan lintas sektor semua dinas terkait stunting, sehingga diharapkan bisa bersinergi dalam mempercepat penurunan angka stunting di Kabupaten Lombok Utara.
Salah satu agenda tahunan yang digagas oleh Tim ini adalah menyelenggarakan “Rembuk Stunting” tingkat Kabupaten Lombok Utara.
Kegiatan Rembuk stunting merupakan upaya yang harus dilakukan pemerintah Kabupaten Lombok Utara untuk memastikan pelaksanaan rencana kegiatan intervensi pencegahan dan penurunan stunting.
Kegiatan ini dilakukan secara bersama-sama dan terintegrasi antara dinas penanggung jawab layanan dengan sektor/lembaga non-pemerintah dan masyarakat, sebagai bentuk konfirmasi, sinkronisasi, dan sinergisme hasil analisis situasi dan rancangan rencana kegiatan dari dinas penanggung jawab layanan di kabupaten.
Hasil perencanaan partisipatif masyarakat tersebut kemudian dilaksanakan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) kecamatan dan desa dalam upaya penurunan stunting di Desa lokasi fokus (Lokus).
Tujuannya melalui rembuk stunting ini bisa terbangun komitmen publik dalam kegiatan pencegahan dan penurunan angka stunting di Kabupaten Lombok Utara.
Pada tahun 2021, pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara melalui Tim intervensi penurunan stunting terintegrasi telah melaksanakan rembuk stunting pada tanggal 23 September 2021 bertempat di Aula Kantor Bupati Lombok Utara.
Acara dibuka Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Drs. H. Raden Nurjati dan dihadiri oleh DPRD Lombok Utara, BAPPEDA, dinas-dinas penanggung jawab layanan (terkait intervensi gizi spesifik dan sensitif), badan kantor perwakilan kementerian teknis di daerah, unsur PKK, para camat dan kepala desa, pendamping dan fasilitator program terkait (kabupaten, kecamatan, desa), NGO, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta unsur-unsur masyarakat lainnya.
Lombok utara pada tahun 2022 akan mengurangi lokasi fokus (lokus) stunting yang semulanya pada tahun 2021 adalah 20 (dua puluh) desa lokasi fokus menjadi 10 (sepuluh) desa lokasi fokus.
Hal ini didasarkan pada hasil rembuk stunting dengan pertimbangan agar lebih fokus pada desa yang mempunyai angka stunting tinggi tanpa mengesampingkan desa yang angka stunting rendah, sehingga angka penurunan yang diharapkan bisa lebih cepat tercapai.
Desa yang akan dijadikan lokasi fokus stunting di tahun 2022 antara lain Desa Medana, Desa Gondang, Desa Selengen, Desa Akar-Akar, Desa Sukadana, Desa Anyar, Desa Senaru, Desa Karang Bajo, Desa Loloan, dan Desa Senaru.
Desa-desa tersebut merupakan desa dengan angka stunting tertinggi di Kabupaten Lombok Utara pada tahun 2021.
Dalam rembuk stunting juga diharapkan ada perbaikan koordinasi antar-organisasi perangkat daerah (OPD) serta antara kabupaten dan desa.
Beberapa kegiatan yang harus dilakukan antara lain lokakarya mini tingkat desa yang bertujuan meningkatkan koordinasi dengan kelompok kerja (pokja) kampung KB di desa, adanya kesatuan data dan terkoordinasinya kegiatan dalam ruang lingkup dinas terkait untuk mencapai sasaran dan tujuan yang sama dalam penurunan angka stunting di Kabupaten Lombok Utara.
Selain itu, untuk mendukung peningkatan kegiatan forum komunikasi antar OPD dalam mengatasi masalah kesehatan termasuk masalah gizi, mengadakan pertemuan forum secara berkala sebagai evaluasi terhadap kegiatan untuk penanggulangan masalah kesehatan, penguatan tahap pelaksanaan program terintegrasi (antara dikpora, dinkes dan DP2KBPMD), rapat koordinasi rutin secara periodik untuk membahas rencana aksi maupun program penganggaran yang sifatnya integrasi dan tidak saling tumpang tindih.
Melalui rembuk stunting daerah ini pemerintah memulai langkah praktis dalam mebangun komitmen semua pihak.
Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Sudiartono Kepala Bidang PTK Dikpora Kabupaten Lombok Utara.
Sudiartono menyampaikan,“Pada tahun 2022 Dikpora akan fokus dalam penurunan angka stunting dengan bersinergi bersama Dinas lainnya terutama Dikes dan DP2KBPMD."
"Beberapa hal yang akan diperkuat oleh Dikpora adalah pemberian makanan tambahan bagi siswa PAUD/TK, pelaksanaan kelas parenting di PAUD/TK, dan pelaksanaan lokakarya hidup bersih dan sehat di setiap sekolah,” kata Sudiartono.
Sinergitas semua dinas lintas sektor merupakan bentuk penguatan yang sedang dilakukan oleh BAPPEDA Kabupaten Lombok Utara dalam mempercepat penurunan angka stunting.
Belajar dari masih tingginya angka stunting di Kabupaten Lombok Utara ditahun sebelumnya, dimana setiap dinas berjalan sendiri dalam melaksanakan program terkait stunting.
“Tahun 2020, BAPPEDA Kabupaten Lombok Utara mulai melakukan penguatan sinergitas terintegrasi dalam memadukan semua program dinas terkait stunting. Diharapkan dengan metode ini bisa lebih mempercepat penurunan angka stunting di Kabupaten Lombok Utara,” ujar Zaiyani Atmi Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Kabupaten Lombok Utara.
Fransisca Wulandari, ECED Grants Manager Tanoto Foundation, mengapresiasi atas komitmen Kabupaten Lombok Utara dalam penurunan stunting.
“Akar penyebab stunting bersifat kompleks dan multi-sektoral, sehingga penanganannya memerlukan upaya di semua tingkat pemangku kepentingan," jelasnya.
"Kami percaya komitmen dari pemimpin di daerah beserta pelibatan seluruh lintas sector merupakan kunci dalam memastikan terjadinya penurunan stunting dan kami mengapresiasi langkah baik yang Kabupaten Lombok Barat telah lakukan," papar Fransisca. (Toni Syamsul Hidayat
District Officer Yayasan Cipta, Kabupaten Lombok Utara/RO/OL-09)
