Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PEMERINTAH Kota Medan, Sumatera Utara menjadwalkan proyek revitalisasi Lapangan Merdeka akan dilaksanakan pada awal tahun depan. Proyek ini diperkirakan akan menelan biaya sebesar Rp174 miliar.
Wali Kota Medan Bobby Nasution menegaskan, kebijakan revitalisasi Lapangan Merdeka telah menjadi keputusan final dan sudah dijadwalkan. "Insya Allah, revitalisasi Lapangan Merdeka akan kita mulai awal tahun depan," ujarnya, Selasa (9/11).
Menurut Bobby, secara prinsip revitalisasi bertujuan membuat Lapangan Merdeka memiliki lima fungsi. Yakni sebagai paru-paru kota, destinasi wisata daerah dan ikon Kota Medan.
Lapangan seluas 4,88 hektare itu juga akan dikembalikan ke fungsi awal yang dimilikinya sebagai ruang terbuka hijau (RTH) dan cagar budaya. Melalui revitalisasi, lapangan yang sudah ada sejak tahun 1880 itu akan dikembalikan seperti ke bentuk aslinya. Upaya itu akan dilakukan dengan mengusung konsep hijau, memertahankan signifikansi sejarah dan karakter lapangan sebagai ruang terbuka publik.
Dalam revitalisasi ini pemkot akan mengosongkan Lapangan Merdeka dari bangunan-bangunan komersil karena kawasan lapangan hanya akan diperuntukkan bagi kegiatan masyarakat.
Setelah direvitalisasi masyarakat akan dapat memanfaatkan kawasan titik nol Kota Medan itu untuk berbagai aktivitas positif. Seperti berolahraga, berkumpul dan berkegiatan sosial serta menikmati RTH dan cagar budaya.
Kesemrawutan kendaraan di seputar Lapangan Merdeka yang kerap terjadi selama ini juga akan diantisipasi dengan membangun dua tingkat areal parkir di bawah tanah.
Lapangan yang awalnya bernama Esplanade itu menjadi salah satu tempat penting dalam perjalanan kemerdekaan Indonesia. Berbagai peristiwa bersejarah berlangsung di lapangan tersebut, termasuk upacara penyambutan pilot pesawat yang mendarat pertama kali di Medan pada 22 November 1924.
Nama lapangan sempat berubah dan pada saat pendudukan Jepang berubah lagi dengan nama Fukuraido. Meski demikian fungsi lapangan tetap sama, yakni sebagai lokasi upacara-upacara resmi pemerintahan. Setelah Jepang menyerah pada 15 Agustus 1945, dilaksanakan rapat raksasa di lapangan ini pada 6 Oktober 1945. (OL-15)
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar penggeledahan terkait kasus korupsi dugaan korupsi proyek pembangunan jalan Sumut.
Budi mengaku belum bisa mempublikasikan berbagai lokasi yang menjadi tempat dilakukan penggeledahan, maupun hasil penggeledahan yang dimaksud.
Johanis menuturkan KPK telah menjalin nota kesepahaman bersama Pemerintahan Provinsi, Aceh, Riau, Sumatra Barat, Sumatera Utara, Jambi.
KPK melakukan dua operasi tangkap tangan (OTT) pengerjaan proyek berbeda di Sumatra Utara (Sumut). Hitungan kasar uang suap dalam perkara itu diduga menyentuh Rp46 miliar.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT), terkait dugaan suap proyek jalan di Sumatra Utara (Sumut).
Harga cabai merah saat ini hanya berkisar Rp16 ribu per kilogram di sejumlah sentra pasar di Sumut.
Ia menilai, peran DPRD terkait fungsi pengawasan kepada jajaran eksekutif kurang efektif. Pasalnya, saat ini penilaian hanya tertumpu pada penyerapan anggaran.
Dalam kesempatan tersebut, Amsakar mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan momentum Idul Adha sebagai ajang mempererat solidaritas dan empati sosial.
Wesly mengutarakan, sektor pertanian di Kota Pematangsiantar memiliki luas lahan sawah 1.279 Ha, didukung sumber daya alam yang memadai, harus bisa dimanfaatkan secara optimal.
Wali Kota Palembang Ratu Dewa memastikan komitmennya untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik dalam momentum 100 hari pertama masa kepemimpinannya.
DPRD Jakarta telah melakukan fit and proper test alias uji kelayakan dan kepatutan terhadap sejumlah calon wali kota, bupati, dan pejabat tinggi pratama.
Wakil Menteri Dalam Negeri RI Bima Arya Sugiarto, dalam sambutannya, menekankan bahwa perbaikan tata pelayanan publik harus menjadi tujuan utama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved