Kamis 21 Oktober 2021, 18:55 WIB

Pemkab Muba Minta Bantuan Tim Ahli Padamkan Kebakaran Sumur Minyak Ilegal

Dwi Apriani | Nusantara
Pemkab Muba Minta Bantuan Tim Ahli Padamkan Kebakaran Sumur Minyak Ilegal

MI/Dwi Apriani
Sumur minyak ilegal di Dusun V Desa Keban 1 Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan yang terbakar.

 

API yang muncul dari sumur minyak ilegal di Dusun V Desa Keban 1 Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan hingga hari ke-11 masih berkobar. Usaha pemadaman yang dilakukan belum membuahkan hasil.

"Api masih berkobar, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Kami harapkan bisa didatangkan tim ahli untuk membantu agar api bisa segera padam," ungkap Sekda Muba Apriyadi saat meninjau lokasi, Kamis (21/10).

Apriyadi menegaskan, agar pihak terkait dalam hal ini SKK Migas atau yang tergabung dalam KKKS bisa melakukan tindakan di lapangan agar api tidak menyebar. "Jangan sampai ada korban jiwa, oleh sebab itu ini harus ditangani segera agar api cepat padam," tegasnya.

Sementara itu, persoalan illegal drilling yang seringkali menimbulkan korban, membuat Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin terus mendesak pihak Kementerian ESDM untuk melakukan revisi Permen ESDM Nomor 1 tahun 2008. "Kami Pemkab Muba meminta agar pihak Kementerian ESDM memberikan pendelegasian ke kabupaten untuk meminimalisir persoalan ini baik melalui edukasi dan lainnya yang sesuai SOP," ungkap Apriyadi.

Pemkab Muba meminta kejelasan agar persoalan illegal drilling yang seringkali menimbulkan korban tidak terus terjadi. "Prinsipnya Pemkab Muba akan mengikuti SOP, dan  ada kejelasan sehingga akan memberikan kontribusi positif untuk masyarakat secara legal," ujarnya.

Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan persoalan illegal drilling ini harus dilakukan secara komprehensif dan mempunyai regulasi yang jelas dan tegas. "Kita tidak akan bicara lagi soal diskusi dan rekomendasi. Hal ini harus segera ada keputusan yang sah agar tidak terus berlarut. Oleh sebab itu, dalam hal ini kementerian ESDM harus segera mengeluarkan keputusan dan diselesaikan secara bersama," tegasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Tutuka Ariadji menuturkan masukan rapat akan dikoordinasikan dengan Menteri ESDM.

"Nanti kita akan melakukan revisi Peraturan Menteri Nomor 1 tahun 2008 terkait peraturan sumur-sumur tua, dengan landasan memperhatikan unsur lingkungan dan keselamatan serta kesejahteraan masyarakat," ucapnya.

Tutuka juga menyebutkan, hal utama yang perlu diperhatikan ialah legalitas. Bahwa BUMD yang berhak mengirim dan memproduksi, selanjutnya ke  K3S. "Selain itu juga harus ada pembinaan dan memperhatikan aspek pengamanan," tandasnya. (OL-15)

Baca Juga

ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto

Dampak Erupsi Semeru, 79 Gardu Listrik Masih Padam

👤 Insi Nantika Jelita 🕔Minggu 05 Desember 2021, 12:40 WIB
Ada 79 gardu listrik dengan 22.826 pelanggan yang terdampak padam pascaerupsi Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur, Sabtu...
MI/Djoko Sardjono

Dewan Kesenian Klaten Gelar Pentas Virtual Drama Komedi

👤Djoko Sardjono 🕔Minggu 05 Desember 2021, 12:15 WIB
Dewan Kesenian Klaten mengembangkan enam bidang seni yang terdiri dari 14 komite, antara lain komite seni pedalangan, ketoprak,...
ANTARA/Makna Zaezar

Semeru Erupsi, Pertamina Pastikan Stok BBM dan LPG Lancar

👤 Insi Nantika Jelita 🕔Minggu 05 Desember 2021, 11:33 WIB
"Di Kabupaten Lumajang, terdapat 17 SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) dan 12 Agen LPG PSO (Subsidi) yang saat ini tetap...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya