Headline

Senjata ketiga pemerataan kesejahteraan diluncurkan.

Fokus

Tarif impor 19% membuat harga barang Indonesia jadi lebih mahal di AS.

Kapal Bantuan Pemerintah Untuk Kabupaten Sikka Mubazir

Gabriel Langga
01/10/2021 21:53
Kapal Bantuan Pemerintah Untuk Kabupaten Sikka Mubazir
Empat kapal bantuan pemerintah pusat untuk Pemkab Sikka, NTT diparkir di Pelabuhan Laut Rakyat Wuring.(MI/Gabriel Langga)

EMPAT kapal motor bantuan dari Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk Pemeritah Kabupaten Sikka, Nusa tenggara Timur (NTT), tidak dimanfaatkan maksimal. Keempat kapal tersebut saat ini ditambatkan di Pelabuhan Rakyat Wuring, Alok Barat.

Dua kapal bantuan Kementerian Perhubungan dikelola Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka. Sementara, dua kapal bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan itu dikelola Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sikka.

Berdasarkan pantauan mediaindonesia.com, Jumat (1/10), empat kapal tersebut 'terparkir' berjejer dengan kapal nelayan lain di Pelabuhan rakyat Wuring. Kondisi empat kapal pun sudah rusak. Terlihat kondisi didalam empat kapal tersebut sudah mulai retak sehingga air laut sudah memasuki kabin kapal.

Anggota DPRD Kabupaten Sikka, Fransiskus Sinde mengaku prihatin dengan kondisi empat kapal yang diduga ditelantarkan oleh Pemkab Sikka. Menurutnya, semestinya empat kapal itu bisa digunakan untuk melayani masyarakat kepulauan sehingga bisa menambah pendapatan daerah.

"Kalau pemerintah tidak sanggup lagi kelola itu, lebih baik serahkan saja ke pihak ketiga untuk di kelola. Kan sayang, empat kapal bantuan dari pemerintah pusat itu dibiarkan mubazir," ujar dia.

Ia pun mengaku dirinya juga sudah pernah turun langsung ke Pelabuhan Rakyat Wuring untuk melihat kondisi empat kapal tersebut. "Saya sudah lihat langsung. Saya prihatin dengan kondisi empat kapal itu. Sebaiknya diberikan kepada pihak ketiga agar dapat meningkatkan pendapatan daerah di Sikka," tandas Sinde.

Di sisi lain, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sikka, Paulus Bangkur menjelaskan dua kapal bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan rencananya digunakan untuk patroli kawasan laut dan pesisir pantai. Ia juga membantah kapal dalam kondisi rusak.

"Kita sudah anggarkan dana untuk pengawasan. Tetapi karena refocusing anggaran, hal itu tidak terlaksana. Kapal juga tidak rusak," ungkap Paulus.

Sementara Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka, Mauritius Minggo sepakat dengan usulan agar kapal bantuan Kementerian Perhubungan diserahkan kepada pihak ketiga yang kelola. "Kondisi keuangan daerah kita lagi parah sehingga dua kapal itu tidak bisa diperbaiki. Jadi saya sepakat usulan dari anggota DPRD Sikka dua kapal itu diserahkan saja ke pihak ketiga yang kelola," ujarnya. (OL-15)

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Widhoroso
Berita Lainnya