Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
EMPAT kapal motor bantuan dari Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk Pemeritah Kabupaten Sikka, Nusa tenggara Timur (NTT), tidak dimanfaatkan maksimal. Keempat kapal tersebut saat ini ditambatkan di Pelabuhan Rakyat Wuring, Alok Barat.
Dua kapal bantuan Kementerian Perhubungan dikelola Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka. Sementara, dua kapal bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan itu dikelola Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sikka.
Berdasarkan pantauan mediaindonesia.com, Jumat (1/10), empat kapal tersebut 'terparkir' berjejer dengan kapal nelayan lain di Pelabuhan rakyat Wuring. Kondisi empat kapal pun sudah rusak. Terlihat kondisi didalam empat kapal tersebut sudah mulai retak sehingga air laut sudah memasuki kabin kapal.
Anggota DPRD Kabupaten Sikka, Fransiskus Sinde mengaku prihatin dengan kondisi empat kapal yang diduga ditelantarkan oleh Pemkab Sikka. Menurutnya, semestinya empat kapal itu bisa digunakan untuk melayani masyarakat kepulauan sehingga bisa menambah pendapatan daerah.
"Kalau pemerintah tidak sanggup lagi kelola itu, lebih baik serahkan saja ke pihak ketiga untuk di kelola. Kan sayang, empat kapal bantuan dari pemerintah pusat itu dibiarkan mubazir," ujar dia.
Ia pun mengaku dirinya juga sudah pernah turun langsung ke Pelabuhan Rakyat Wuring untuk melihat kondisi empat kapal tersebut. "Saya sudah lihat langsung. Saya prihatin dengan kondisi empat kapal itu. Sebaiknya diberikan kepada pihak ketiga agar dapat meningkatkan pendapatan daerah di Sikka," tandas Sinde.
Di sisi lain, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sikka, Paulus Bangkur menjelaskan dua kapal bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan rencananya digunakan untuk patroli kawasan laut dan pesisir pantai. Ia juga membantah kapal dalam kondisi rusak.
"Kita sudah anggarkan dana untuk pengawasan. Tetapi karena refocusing anggaran, hal itu tidak terlaksana. Kapal juga tidak rusak," ungkap Paulus.
Sementara Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka, Mauritius Minggo sepakat dengan usulan agar kapal bantuan Kementerian Perhubungan diserahkan kepada pihak ketiga yang kelola. "Kondisi keuangan daerah kita lagi parah sehingga dua kapal itu tidak bisa diperbaiki. Jadi saya sepakat usulan dari anggota DPRD Sikka dua kapal itu diserahkan saja ke pihak ketiga yang kelola," ujarnya. (OL-15)
GUBERNUR NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, mengungkap potensi dampak serius terhadap sekitar 9 ribu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkup Pemprov NTT.
KEMENTERIAN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) mengawal proses pemulangan 13 korban dugaan TPPO asal Jabar yang ditemukan di Kabupaten Sikka.
Dalam perkara ini, penyidik Polres Belu menerapkan Pasal 473 ayat (4) KUHP sebagaimana disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana
Sulianto Indria Putra, melalui komunitas TWS, menginisiasi bantuan finansial dan dukungan materi yang dirancang untuk bersifat jangka panjang, bahkan seumur hidup bagi para guru tersebut.
Polres Belu ungkap kronologi kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak di Atambua, NTT.
PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat akan mendampingi 12 warga Jabar dalam menghadapi kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Ditpolairud Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) berhasil menyelamatkan dua ekor penyu laut dilindungi dari upaya perburuan di perairan Desa Henga, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka.
Sayangnya, ekosistem berupa tanaman penyangga pantai, dibiarkan tanpa adanya tanda-tanda reklamasi.
Pemerintah Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, menggelar pelatihan pengelolaan sampah
Kematian tragis ibu hamil Maria Yunita dan bayinya di Kabupaten Sikka, NTT, memicu kecaman keras dari masyarakat dan organisasi masyarakat sipil di wilayah tersebut.
Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka mendukung penuh pelaksanaan Festival Maumerelogia 5 yang akan berlangsung pada 15-24 Mei 2025.
Sebanyak empat orang yang diduga sebagai aktor intelektual di balik kasus Hak Guna Usaha (HGU) Tanah Nangahale di Kecamatan Talibura, Kabupaen Sikka, dilaporkan ke Polda NTT.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved